Strategi Menuju Wajar Tanpa Pengecualian

Paparan strategi wajar tanpa pengecualian oleh BPKP
Paparan strategi wajar tanpa pengecualian oleh BPKP

Bogor, PembaruanPeradilan.net

Rapat kelompok kerja manajemen sumber daya manusia, perencanaan dan keuangan pada Selasa (11/9/2012) di Bogor membahas isu-isu terkait implementasi program prioritas. Lebih dari pada itu, Kepala Badan Pengawasan dengan bersemangat mengajak seluruh elemen Mahkamah Agung dan badan peradilan untuk mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan untuk audit keuangan tahun 2012 ini.

“Atas laporan tahun 2011 BPK memberikan opini wajar dengan pengecualian, untuk laporan tahun 2012 mau tidak mau kita harus berhasil mendapat WTP,” tegas Kepala Badan Pengawasan Syarifuddin bersemangat.

Atas dasar kebutuhan itu, Rapat Pokja menggelar satu sesi pembahasan strategi mendapatkan opini WTP. Strategi tersebut dipaparkan oleh Pelaksana Harian Direktur Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Penegakan Hukum dan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) –Abdul Aziz.

Menurut narasumber, BPKP berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 mendapatkan mandat untuk memberikan asistensi kepada kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk meningkatkan pemahaman pengelolaan keuangan negara/daerah. Beberapa misi yang diemban terkait hal tersebut adalah melakukan evaluasi penyerapan anggaran sekaligus memberikan rekomendasi langkah strategis percepatan penyerapan anggaran, selain mendorong rencana aksi yang jelas, tepat dan terjadwal. Bagi kementerian/lembaga diharapkan hal tersebut akan meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan negara melalui pengelolaan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Abdul Aziz menjelaskan bahwa Mahkamah Agung masih dapat berbenah diri untuk mendapatkan opini WTP untuk laporan keuangan tahun 2012 dibandingkan laporan keuangan tahun 2011 yang mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP). Beberapa hal yang dapat dijadikan bahan evaluasi adalah faktor kelemahan dalam menyusul laporan keuangan, penatausahaan yang belum tertib, hibah tidak tercatat dan lainnya.

Untuk itu, Mahkamah Agung dapat menerapkan beberapa strategi, yaitu : 1) peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan, 2) penetapan saldo persediaan sesuai opname, 3) pengembangan sistem internal kontrol, dan 4) manajemen aset.

Terkait hal ini BPKP dapat memberikan bantuan teknis peningkatan kualitas pengendalian intern dan melakukan pengujian bukti dan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh keyakinan bahwa seluruh proses keuangan telah terekam sesuai standar akuntansi. BPKP akan menyusun strategi, draft prosedur, pedoman dan pendampingan inventarisasi serta mengusulkan kebijakan akuntansi sesuai standar.

Kepala BPKP telah mengeluarkan keputusan Nomor : KEP-076/K/D2/2010 tentang Pedoman Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan K/L yang menjadi petunjuk pelaksana bagi BPKP dalam memberikan pendampingan kepada kementerian/lembaga.

Dalam kesempatan yang berbeda, Sekretaris MA Nurhadi juga menggalakkan semangat menuju Wajar Tanpa Pengecualian. “Hal yang menjadi tujuan kita semua adalah menuju laporan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)” tegas Sekretaris MA dalam Pembinaan Supervisi Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada Jumat (21/9/2012).(*)

[ya]

Paparan Strategi Wajar Tanpa Pengecualian

Be the first to comment

Tinggalkan Komentar