Perkuat Sistem Kamar Demi Kualitas dan Konsistensi Putusan

Diskusi Penguatan Sistem Kamar dengan narasumber mantan Ketua MA Harifin Tumpa dan Tuada Pidana Khusus MA Djoko Sarwoko di Jakarta, Kamis (27/9)

Jakarta, PembaruanPeradilan.net

Diskusi Penguatan Sistem Kamar dengan narasumber mantan Ketua MA Harifin Tumpa dan Tuada Pidana Khusus MA Djoko Sarwoko di Jakarta, Kamis (27/9)

Mahkamah Agung dan pemangku kepentingan lainnya harus memperkuat penerapan sistem kamar. Penerapan sistem kamar yang konsisten akan meningkatkan kualitas dan konsistensi putusan. Selain itu, Sistem kamar sangat penting untuk mengembangkan dan meningkatkan kepakaran dan keahlian hakim dalam memutus perkara, meningkatkan produktifitas dalam memeriksa perkara. Walaupun sistem kamar sudah diterapkan, namun masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan MA dalam melanjutkan penerapan sistem kamar tersebut.

Demikian rangkuman diskusi “Memperkuat Sistem Kamar untuk Meningkatkan Kualitas dan Konsistensi Putusan Pengadilan” di Jakarta pada hari Kamis (27/9). Diskusi ini diselenggarakan oleh Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), dengan pembicara Mantan Ketua Mahkamah Agung RI, Dr. Harifin A. Tumpa, SH.,MH, Ketua Muda Pidana Khusus MA Djoko Sarwoko, dan Peneliti LeIP Astriyani. Diskusi tersebut dihadiri oleh Ketua Mahkamah Agung, beberapa Hakim Agung serta jajaran Mahkamah Agung lainnya. Selain itu juga hadir perwakilan dari beberapa lembaga negara antara lain Komisi Yudisial dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) serta  sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat.

Dalam pemaparannya, Harifin Tumpa, mengatakan sistem kamar bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kepakaran dan keahlian hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Dengan adanya sistem kamar, hakim hanya memutus perkara yang sesuai dengan kompetensi dan keahliannya.

“Sekarang ini tidak mungkin seorang hakim agung itu menguasai semua permasalahan hukum. Misalnya dalam hukum perdata, hukum perdata itu sangat luas dan seorang hakim tidak mungkin menguasai semua hukum perdata. Jadi butuh spesialisasi. Dengan adanya sistem kamar, maka hakim menangani perkara sesuai kepakarannya”, kata Harifin.

Selain itu, Harifin menjelaskan, sistem kamar itu bertujuan untuk meningkatkan produktifitas dalam memeriksa perkara, memudahkan pengawasan putusan dalam rangka menjaga kesatuan hukum, dan sebagai sarana untuk mengembangkan hukum.

Namun, lanjut Harifin, semua tujuan tersebut dapat tercapai apabila mekanisme pemeriksaan perkara dijalankan dengan benar dan terarah serta penuh kehati-hatian. Saat ini, sistem kamar sudah diterapkan, akan tetapi inkonsistensi putusan masih terjadi. Inkonsistensi putusan yang terjadi saat ini terjadi karena belum berjalannya mekanisme pleno kamar. “Kalau pleno kamar tidak berjalan, jangan harap sistem kamar akan berhasil apalagi mewujudkan kepastian hukum melalui konsistensi putusan,” jelas Harifin.

Sependapat dengan Harifin Tumpa, Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung, Djoko Sarwoko, mengatakan, selain menciptakan kepakaran hakim, penerapan sistem kamar juga  sangat berguna untuk mengeliminasi atau setidaknya mencegah terjadinya inkonsistensi putusan. “Agar sistem kamar berjalan efektif, maka rapat pleno rutin dan rapat pleno perkara serta administrasi perkara harus dimaksimalkan,”menurutnya.

Peneliti Lembaga kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Astriyani mengatakan, kesatuan penerapan hukum merupakan tujuan utama sistem kamar di MA. Inkonsistensi putusan MA selama ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam masyarakat, dan ketidakjelasan panduan bagi pengadilan di tingkat bawah.

Lebih lanjut menurut Atriyani, masih ada pekerjaan rumah yang harus dikerjakan Mahkamah Agung.  Mahkamah Agung harus melaksanakan secara disiplin prosedur penangan perkara yang diatur berdasarkan sistem kamar, menempatkan personil sesuai kebutuhan masing-masing kamar, melakukan penyesuaian struktur organisasi sesuai alur kerja penanganan perkara, dan memperkuat database penanganan perkara dan publikasi putusan.

Astriyani juga menyoroti besarnya beban perkara yang diterima MA saat ini. Menurut Astriyani, hal itu disebabkan luasnya kesempatan untuk mengajukan perkara kasasi dan peninjauan kembali ke MA. Oleh karena itu, lanjut Astriyani, sebagai pihak yang berwenang membuat undang-undang, DPR dan pemerintah perlu merumuskan kembali konsep pembatasan kasasi untuk perkara tertentu.

Dalam closing statementnya, Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali mengatakan Sistem kamar sama sekali tidak membelenggu kemerdekaan hakim. Menurut Hatta Ali, justru dalam rapat pleno kamar, hakim akan menyuarakan pendapatnya secara bebas dan independen. Selain itu, akan lahir budaya diskusi yang hangat, yang pada akhirnya menghasilkan putusan yang berkualitas.

Fakta yang ada, 90 persen hakim pada setiap kamar sudah menyepakati rumusan kamar masing-masing yang akan disampaikan pada rapat nasional  dan akan dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung.  Ketua MA mengharapkan agar sosialisasi  sistem kamar ini dapat dilaksanakan di seluruh bagian wilayah Indonesia.(*)

Be the first to comment

Tinggalkan Komentar