Pentingnya Aspek Non-Yudisial Bagi Pembaruan Peradilan

Rapat Pokja SDM, Keuangan dan Perencanaan di Bogor (11-13/9/2012) membahas isu-isu terkini terkait manajemen SDM, keuangan dan perencanaan.
Rapat Pokja SDM, Keuangan dan Perencanaan di Bogor (11-13/9/2012) membahas isu-isu terkini terkait manajemen SDM, keuangan dan perencanaan.

Jakarta, PembaruanPeradilan.net

Aspek non-yudisial pada lembaga peradilan yang menyangkut manajemen organisasi merupakan hal yang penting dan tidak terpisahkan dalam proses pembaruan peradilan. Kualitas manajemen sumber daya manusia, keuangan dan aset akan turut menjadi pilar penting bagi kualitas organisasi Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya.

“Saya tidak akan bosan berbicara mengenai pembaruan, reformasi birokrasi, khususnya area perubahan sumber daya manusia karena poinnya paling tinggi,” arah Ketua Muda Pembinaan MA Widayatno Sastrohardjono dalam pembukaan Rapat Kelompok Kerja Manajemen SDM, Keuangan dan Perencanaan pada Selasa (11/9/2012) malam di Bogor.

Menurut Pak Wid, sapaan akrabnya, program pembaruan manajemen sumber daya manusia di Mahkamah Agung banyak yang harus dilaksanakan. Dimulai dari penataan proses rekrutmen, assesment pegawai, analisa beban kerja, kualifikasi jabatan hingga merumuskan pola karier dan pola mutasi yang baik.

“Semuanya (program-program tersebut-red) sudah dalam proses, namun menurut temuan tim quality assurances reformasi birokrasi, kita belum punya standar kinerja individu,” terang Hakim Agung berkompetensi hukum pajak itu.

Lebih lanjut Pak Wid berharap hasil penilaian reformasi birokrasi dapat menjadi salah satu acuan untuk memperbaiki diri, khususnya dari sektor sumber daya manusia. “Terlihat bahwa masih begitu banyak hal yang perlu kita benahi dan kita tingkatkan,” katanya memberi semangat.

Agenda rapat pokja yang berlangsung 3 hari ini membahas langkah dan tindak lanjut perbaikan terkait reformasi birokrasi dengan cara belajar dari pengalaman dan transformasi SDM dari kementerian/lembaga lain.

Narasumber yang diundang dari Kementerian Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan diminta untuk berbagi pengalaman terkait capaian reformasi birokrasi yang tertinggi di seluruh kementerian dan lembaga negara. Diharapkan MA mendapatkan kiat-kiat dan strategi mencapai opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Menuju Wajar Tanpa Pengecualian

Dalam kesempatan ini pula, Kepala Badan Pengawasan beserta jajarannya memaparkan temuan BPK atas Laporan Keuangan MA tahun 2011. Hal ini tidak lain untuk proses pembelajaran dan memperbaiki institusi untuk mendapatkan opini WTP oleh BPK.

“Atas laporan tahun 2011 BPK memberikan opini wajar dengan pengecualian, untuk laporan tahun 2012 mau tidak mau kita harus berhasil mendapat WTP,” tegas Kepala Badan Pengawasan Syarifuddin bersemangat.

Kepala Bawas didampingi oleh Auditor Bawas Muhammad Anis menjelaskan perihal temuan-temuan BPK tersebut. Beberapa hal yang menjadi catatan BPK antara lain lemahnya pelaksanaan administrasi pertanggungjawaban, kegiatan pengadaan yang belum dimanfaatkan dan pemotongan pajak yang tidak seragam.

Bawas turut pula memberikan beberapa alternatif strategi yang dapat diterapkan menuju opini  WTP. Yaitu antara lain penyederhanaan satuan kerja (resizing), penguatan pengelolaan anggaran serta penguatan perencanaan dan penganggaran.

“Yang terpenting dibutuhkan penguatan komitmen pimpinan,” harap Muhammad Anis.

Rapat pokja yang didanai DIPA MA ini turut mengundang konsultan dari proyek Change For Justice (C4J) USAID. Harapannya C4J dapat mengetahui dan memberikan dukungan untuk percepatan realisasi program prioritas Pokja SDM, Keuangan dan Perencanaan.

“Terima kasih kami sampaikan kepada para narasumber serta mitra dari proyek C4J yang akan membantu merumuskan rencana ke depan pasca acara ini,” tutup Ketua Muda Pembinaan.(*)

[ya]

Be the first to comment

Tinggalkan Komentar