Mulai Desember 2012, Persidangan Perkara Tipikor Harus Direkam

SEMA No.04 Tahun 2012 tentang Perekaman Proses Persidangan

SEMA No.04 Tahun 2012 tentang Perekaman Proses Persidangan

Jakarta, PembaruanPeradilan.net

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas persidangan, Mahkamah Agung memerintahkan agar seluruh sidang perkara di pengadilan disertai dengan perekaman audio visual melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perekaman Proses Persidangan. Surat Edaran menggariskan bahwa proses ini akan dimulai terlebih dahulu pada perkara-perkara tindak pidana korupsi dan perkara yang menarik perhatian publik, dengan tidak menutup kemungkinan bahwa perekaman audio visual untuk dilakukan sebagai standar prosedur tetap bagi seluruh persidangan pada pengadilan tingkat pertama di masa yang akan datang.

SEMA yang pada awalnya merupakan rekomendasi Pokja SK KMA Nomor  033/SK/KMA/II/2012 yang bekerja menyusun Standar Administrasi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di bawah pimpinan Ketua Muda Pidana Khusus Djoko Sarwoko telah ditandatangani Ketua Mahkamah Agung tanggal 27 Agustus 2012 lalu. Pengesahan SEMA ini dilakukan berbarengan dengan SEMA Nomor 05 Tahun 2012 tentang  Penetapan Perpanjangan Penahanan Perkara Korupsi.

Pentingnya Rekaman Audio dan Visual

Surat Edaran ini mengatur bahwa dokumen rekaman persidangan untuk dikelola dengan baik untuk menjamin integritas rekaman, dan pengelolaannya akan dilakukan oleh Kepaniteraan Pengadilan, dan akan digunakan sebagai komplemen terhadap dokumen Berita Acara Persidangan. Lebih jauh lagi, rekaman audio visual ditetapkan sebagai bagian dari bundel A, dari berkas upaya hukum. Artinya, hakim banding/kasasi akan memiliki akses terhadap rekaman audio/visual tersebut dalam memeriksa upaya hukum. Sehingga apabila ada keraguan atau ketidak jelasan terkait dengan berita acara persidangan, majelis hakim pada upaya hukum bisa mempelajari rekaman audio visualnya.

Selain itu, untuk keperluan pengawasan, rekaman audio visual juga akan memegang peranan penting. Selain sebagai alat untuk pengawasan, rekaman audio visual juga dapat berperan sebagai alat untuk memverifikasi pengaduan yang masuk tentang perilaku hakim. Hal ini tentu akan sangat bermanfaat bagi Badan pengawasan Mahkamah Agung, begitu  juga bagi lembaga pengawas eksternal lainnya. Sehingga penanganan pengaduan bisa dilakukan lebih optimal dan obyektif.

Bisa dibilang Indonesia agak tertinggal dalam hal perekaman persidangan. Di negara tetangga, misalnya di Malaysia, dan Australia, penggunaan rekaman audio justru sudah sampai pada tahap pengganti berita acara cetak, tidak lagi sekedar komplemen. Di kedua negara tersebut berita acara dalam bentuk catatan detail tentang jalannya persidangan tidak lagi dibuat, karena masing-masing pihak membuat sendiri catatan dalam bentuk pointers. Berita acara dalam bentuk transkrip hanya dibuat apabila diminta oleh para pihak atau pihak lain yang membutuhkan, yang tentunya pihak yang memerlukan membayar sendiri ongkos pembuatan transkrip tersebut.

Hal ini membuat sistem kerja pengadilan tidak menjadi terbebani atas utang pembuatan berita acara yang bermodel-kan transkrip, dan dengan sendirinya membuat proses persidangan bisa dilaksanakan dengan lebih cepat.

Jalan Masih Panjang

Implementasi Surat Edaran ini tentunya masih merupakan langkah awal. secara de facto, SEMA memerintahkan tiga hal utama, yaitu: i) semua sidang perkara tipikor dan/atau perkara yang menarik perhatian publik haruslah direkam melalui media audio visual, ii) kewajiban untuk penyimpanan dan pengelolaan, dan terakhir iii) kewajiban memasukkannya ke dalam berkas upaya hukum.

SEMA memerintahkan agar proses perekaman audio visual untuk mulai dilakukan pada Desember 2012, namun masih perlu mengerahkan segenap sumber dayanya untuk mewujudkan hal ini. Utamanya karena masalah infrastruktur dan pengenalannya ke publik. Saat ini proses perekaman audio visual masih sedikit terpasang di pengadilan. Hanya di pengadilan tipikor terpasang suatu fasilitas pemanen yang dirintis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sejak dibentuknya pengadilan tipikor pertama kali tahun 2006. Melalui fasilitas tersebut semua sidang direkam, dan secara langsung dapat dilihat oleh pengunjung sidang tanpa perlu memasuki ruang sidang.

Pada pengadilan lainnya, baru di Semarang dan Surabaya terdapat fasilitas perekaman audio visual, yang juga merupakan kerjasama dengan KPK. Catatan lain dari Tim Asistensi Pembaruan Peradilan, proyek USAID In-ACCE yang berakhir tahun 2009 lalu memang telah mendukung pengadaan Digital Audio Recording (DAR) di lima pengadilan percontohan, namun tidak ada laporan terkait dengan pemanfaatannya.

Sementara itu secara sporadis, proses perekaman di pengadilan lain dilakukan oleh masyarakat dengan bekerjasama dengan KPK/Komisi Yudisial (KY) dan lembaga lainnya. Tentunya hal ini perlu ditata. Dalam salah satu kesempatan, Kepala Badan Pengawasan MA Syarifuddin mengatakan bahwa idealnya pengadilan memiliki dan mengelola sendiri semua proses perekaman yang ada di yurisdiksinya dan memiliki kewenangan penuh untuk memanfaatkan penggunaannya. Maka keluarnya SEMA ini memang sudah sesuai dengan harapan ke depan dari pengadilan itu sendiri.

“Sehingga pengadilan tidak lagi mengandalkan rekaman dari pihak ketiga,” harapan Kepala Badan Pengawasan.

Mandat lain SEMA ini adalah kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum untuk mengambil langkah-langkah strategis guna memastikan tercapainya tujuan ini. Ada beberapa pekerjaan rumah bagi Dirjen Badilum, antara lain pembiayaan, standardisasi teknis, pembinaan, pemenuhan kebutuhan infrastruktur, evaluasi dan pelaporan berkala. Tentunya standardisasi merupakan isu penting, untuk menghindari keragaman format penyimpanan, mengingat ke depannya jumlah rekaman audio-video yang dikelola akan sangat besar, dan antisipasi di depan jelas diperlukan guna menghindari kesulitan di masa depan. (*)

[as]

Be the first to comment

Tinggalkan Komentar