MA dan KY Sepakati Empat Peraturan Bersama

Ketua MA bersama Ketua KY menandatangani dokumen empat peraturan bersama di Gedung MA Jakarta, Kamis (27/9/2012)
Ketua MA bersama Ketua KY menandatangani dokumen empat peraturan bersama di Gedung MA Jakarta, Kamis (27/9/2012)

Jakarta, PembaruanPeradilan.net

Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial menandatangani empat peraturan bersama terkait pengawasan dan perekrutan hakim. Penandatanganan dilakukan Ketua MA Hatta Ali dan Ketua KY Eman Suparman di Gedung MA Jakarta, Kamis (27/9/2012). Keempat peraturan bersama adalah: Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; Tata Cara Pemeriksaan Bersama; Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim; dan Seleksi Pengangkatan Hakim.

Ketua Mahkamah Agung M Hatta Ali mengatakan bahwa penandatanganan keempat peraturan bersama ini adalah manifestasi dari usaha yang cukup panjang dari Tim Penghubung Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Mantan Ketua Badan Pengawasan itu berharap bahwa peraturan bersama ini dapat menciptakan keserasian dan kesepahaman dalam segala peraturan yang ada. Penandatanganan ini juga menjadi gambaran dari komitmen dan sinergitas MA dan KY dalam menjaga martabat dan kehormatan hakim.

“Saya berharap bahwa setelah penandatanganan ini, media ataupun masyarakat tidak lagi menganggap bahwa hubungan MA dan KY seperti Tom and Jerry relationship” ujar Hata Ali yang disambut tawa para undangan.

Kepala Badan Pengawasan MA Syarifuddin mengatakan peraturan bersama yang ditandatangani tersebut bisa menjadi acuan dalam menangani pengaduan yang masuk dan disampaikan oleh MA. “Ini akan jadi pegangan kami, baik dari MA maupun KY,” kata Syarifuddin, saat konferensi pers.

Hakim Agung Suhadi menambahkan empat peraturan yang dihasilkan oleh Tim Penghubung yang anggotanya dari MA dan KY ini menjadi panduan yang jelas terkait penerapan pengawasan hakim. “Dalam penerapannya nanti diharapkan tidak ada kerancuan dan perdebatan, bagi subjek sasaran objek kode etik pemeriksaan,” katanya.

Juru Bicara KY Asep Rahmat Fajar mengatakan empat peraturan yang ditandatangani tersebut pada intinya didasarkan atas dua hal yang selama menjadi perbedaan tafsir, yakni pengawasan dan perekrutan hakim. “Ini (peraturan) dibuat dengan harapan agar penggunaan pelaksanaan kerja dua lembaga ini semakin optimal melaksanakan apa yang ada dalam UU KY dan kekuasaan kehakiman,” kata Asep.

Secara garis besar, materi dalam peraturan ini akan memberikan kewenangan kepada KY untuk mengisi materi kode etik pada calon hakim yang ada saat ini dan memberikan penilaian saat magang. Selain itu KY juga akan terlibat dalam pelulusan hakim.

Selain itu, MA dan KY dapat melakukan pemeriksaan bersama jika ada perbedaan atau laporan tersebut sama-sama masuk ke MA dan KY. Sedangkan terkait peraturan Majelis Kehormatan Hakim (MKH), peraturan baru ini hanya menyempurnakan secara teknis dalam sidang kehormatan.

Hadir dalam acara ini para pimpinan Mahkamah Agung, para pimpinan komisi Yudisial, tim asistensi Mahkamah Agung, tim asistensi Komisi Yudisial, dan para undangan lainnya. (*)

[ya]

Be the first to comment

Tinggalkan Komentar