Kunjungan Kerja Sosialisasi SEMA 6/2012 dan Perma 2/2012

Acara sosialisasi SEMA No.6 Tahun 2012 dan Perma No.2 Tahun 2012 di PN Stabat pada Kamis (27/9/2012)

Langkat, PembaruanPeradilan.net

Acara sosialisasi SEMA No.6 Tahun 2012 dan Perma No.2 Tahun 2012 di PN Stabat pada Kamis (27/9/2012)

Ketua Muda Perdata Mahkamah Agung RI Suwardi bersama rombongan dari MA melaksanakan kunjungan kerja ke Pengadilan Negeri Stabat dan Pengadilan Negeri Medan di wilayah hukum Provinsi Sumatera Utara pada Kamis-Jumat (27-28/9/2012). Beberapa agenda yang diemban rombongan kunjungan kerja ini adalah sosialisasi SEMA Nomor 6 Tahun 2012 dan Peraturan MA Nomor 02 Tahun 2012.

“Pada awalnya ada permohonan dari Pemda (Dinas Catatan Sipil –red) untuk penyederhanaan prosedur dan sudah berakhirnya masa dispensi oleh Menteri Dalam Negeri,” jelas Hakim Agung Suwardi dalam sambutan pembukaan acara sosialisasi di PN Stabat.

Lebih lanjut Hakim Agung menjelaskan bahwa SEMA menjawab permohonan dan kebutuhan masyarakat atas prosedur yang lebih mudah dalam memperoleh akta kelahiran yang pencatatannya melebihi batas waktu satu tahun. “Untuk itulah dibutuhkan koordinasi antara pengadilan dengan pemerintah daerah,” katanya lebih lanjut menjelaskan inti Surat Edaran.

Ketua Muda Perdata juga sekaligus memberikan apresiasi kepada pengadilan-pengadilan yang lebih dulu melakukan terobosan-terobosan dalam memberikan pelayanan penetapan permohonan akta kelahiran yang terlambat. Sebagai contoh adalah PN Stabat dan PN Ciamis yang sejak awal 2012 telah mulai berkoordinasi dengan Dinas Catatan Sipil setempat dalam melaksanakan sidang keliling bersama dalam melayani permohonan penetapan sekaligus permohonan penerbitan akta kelahirannya.

“Jadi apa yang dilakukan oleh PN Stabat mendahului SEMA,” tegas Hakim Agung Suwardi sekaligus memberikan apresiasi.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Stabat Diah Sulastri Dewi menyatakan dengan dikeluarkannya SEMA No.6 Tahun 2012 sekaligus memberikan justifikasi atas terobosan yang dilakukan oleh PN Stabat.

“Dengan program One Day Service yang kami lakukan, SEMA 6 Tahun 2012 telah memberikan justifikasi kepada Pengadilan Negeri Stabat,” ujarnya dengan senyum.

Turut hadir dalam kunjungan kerja ini adalah mantan Ketua Muda Perdata MA Atja Sondjaja. Dirinya mengaku sangat senang dengan terbitnya SEMA No.6 Tahun 2012 dan program kerja sama antar pengadilan dengan aparat pemerintahan di Kabupaten Langkat dalam pelayanan akta kelahiran. “Hal inilah yang Bapak nantikan sejak dulu kan ya,” katanya sumringah.

Dalam kunjungan kerja kali ini, Tuada Perdata didampingi Hakim Agung Surya Jaya, Panitera Muda Perdata MA Pri Pambudi, Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Wahyudin dan Tim Asistensi Teknis Pembaruan MA. Selain itu, turut dalam rombongan adalah tim dari Change for Justice USAID yang dipimpin oleh Atja Sondjaja. Tim C4J turut hadir untuk melakukan sosialisasi penggunaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara yang telah dikembangkan oleh C4J di PN Stabat dan PN Medan.

Implementasi Perma 02 / 2012

Sebagaimana dinyatakan sebelumnya, kunjungan kerja kali ini padat agenda yaitu selain sosialisasi SEMA mengenai pedoman penetapan akta kelahiran yang melampaui batas waktu satu tahun dan sosialisasi implementasi SIPP, juga dilaksanakan sosialisasi implementasi Perma No.02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

Hakim Agung Surya Jaya menjelaskan latar belakang mengapa Mahkamah Agung mengeluarkan kebijakan tersebut, yaitu adanya keluhan keadilan dari masyarakat yaitu dalam kasus pencurian dengan kerugian kecil tapi diproses secara biasa. “Untuk itulah Perma terbit untuk menutup keluhan keadilan atas aturan UU yang sudah tidak menciptakan keadilan pada masa ini,” jelas hakim agung yang duduk di kamar pidana ini.

Menurut Ketua PN Stabat, aparat penegak hukum di Kabupaten Langkat telah sepakat untuk mendukung implementasi Perma bahkan menjelaskan sudah ada tiga perkara yang disidangkan dengan mekanisme Perma No.2 tersebut. Selain itu PN Stabat juga melakukan terobosan terkait penanganan tindak pidana ringan tersebut yaitu dengan melaksanakan mediasi pidana dengan melibatkan tokoh agama dan masyarakat.

“Jadi tanpa mengesampingkan proses pemeriksaan, kami melaksanakan mediasi penal dengan mengangkat kearifan lokal,” jelasnya merujuk pada ide restorative justice.

Meskipun demikian, dalam implementasinya masih ada dijumpai kerumitan. Perwakilan dari Polres Langkat menyatakan masih bingung menggunakan aturan MA tersebut, karena dalam institusinya belum ada dasar hukum menggunakan aturan tersebut.  Kerumitan lebih lanjut apabila ada permintaan dari korban untuk tidak mengenakan aturan tersebut.

Menanggapi hal itu, Hakim Agung Surya Jaya menegaskan bahwa tidak ada masalah terkait hal tersebut. “Menurut saya bapak sebagai penegak hukum dengan kewenangan yang ada tidak bisa diintervensi oleh siapapun,” tegas guru besar ilmu hukum tersebut.

Sebagai penutup, Hakim Agung Surya Jaya mengharapkan koordinasi yang erat antara pengadilan dengan aparat penegak hukum di daerahnya masing-masing untuk mendukung keberhasilan implementasi Perma.(*)

[ya]

Be the first to comment

Tinggalkan Komentar