Terpenting Adalah Implementasi Program dan Hasil Rapat

Hakim Agung Soltoni Mohdaly bersama Panitera MA Suroso Ono memimpin Rapat Pokja Manajemen Perkara di Bogor (10/8/2012)
Hakim Agung Soltoni Mohdaly bersama Panitera MA Suroso Ono memimpin Rapat Pokja Manajemen Perkara di Bogor (10/8/2012)

Jakarta, PembaruanPeradilan.net

Kelompok Kerja Manajemen Perkara Tim Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung menggelar rapat koordinasi di Bogor sejak Kamis (9/8/2012) sore hingga Sabtu (10/8/2012) malam. Rapat koordinasi ini bertujuan melakukan evaluasi perkembangan program dan juga membahas rencana tindak lanjut program prioritas yang telah disusun sebelumnya.

Hakim Agung Soltoni Mohdaly mengapresiasi Pokja Manajemen Perkara yang telah mengakomodasi ide-ide modernisasi manajemen perkara.

“Saya memimpikan administrasi peradilan yang modern, di Pokja ini gagasan itu mendapat tempat,” ujarnya mewakili Ketua Pokja Manajemen Perkara Hakim Agung Suwardi yang berhalangan membuka rapat.

Meskipun demikian Hakim Agung Soltoni menggarisbawahi tantangan-tantangan yang masih harus dihadapi, antara lain belum adanya standardisasi format (template) putusan pengadilan termasuk belum adanya standardisasi dokumen. “Untuk menulis nomor perkara saja, kita masih berbeda,” tegasnya.

Panitera Mahkamah Agung Soeroso Ono, dalam kesempatan yang sama menjelaskan bahwa Kepaniteraan bersama Pokja Manajemen Perkara telah merampungkan beberapa program prioritas manajemen perkara, antara lain yang sudah mendesak adalah pembuatan template putusan.

“Saat ini sudah proses pembahasan akhir di masing-masing kamar jika sudah selesai akan disahkan dengan SK KMA,” terang Panitera sebagai penanggung jawab program penyusunan.

Selain itu Panitera menjelaskan perkembangan program One Day Publish untuk memublikasikan informasi perkara pada hari yang sama ketika perkara diputus dan memublikasikan softcopy putusan pada hari yang sama ketika berkas dikirim kembali ke pengadilan pengaju. Menurut Panitera, pelaksanaannya memang belum maksimal dan diperlukan beberapa kali akselerasi.

Diskusi Dalam Rapat

Rapat koordinasi kali ini membahas empat  agenda utama yaitu: kemajuan pelaksanaan program prioritas pokja manajemen perkara, penyempurnaan manajemen perkara tingkat pertama dan banding, perkembangan penyusunan template putusan MA dan laporan magang di Federal Court of Australia.

Terkait dengan kemajuan pelaksanaan program prioritas, fokus diskusi ada pada pelaporan pengadilan melalui SMS yang sempat mengalami kendala yaitu habisnya pulsa SMS Gateway pada server Mahkamah Agung pada pertengahan 2012. Padahal pelaporan melalui SMS dianggap cukup ideal bagi pengadilan untuk melaporkan keuangan perkara, status perkara, penggunaan anggaran bantuan hukum dan pelaporan lainnya.

Menurut kalkulasi Tim Asistensi, biaya yang diperlukan setiap tahunnya adalah sekitar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk melayani pelaporan bulanan dari sekitar 800 satuan kerja di seluruh Indonesia. “Kalau begitu biaya akan menggunakan biaya proses,” arah Panitera MA.

Terkait pelaporan melalui sms itu pula, lingkungan peradilan militer yang selama ini belum termasuk dalam mekanisme pelaporan, ingin dimasukkan dalam mekanisme tersebut. Sebagai tindak lanjut Ditjen Militer dan TUN akan merancang konsep laporan yang akan dimasukkan dalam mekanisme pelaporan.

Sekretaris Kepaniteraan MA Ali Murad Harahap menyatakan sudah saatnya percepatan pembaruan terhadap bidang teknis misalnya terkait penyelesaian perkara yang selama ini dianggap berjalan sangat lama. “Sejauh ini untuk bidang administrasi memang sudah bagus, tapi bidang teknis belum ada,” usulnya.

Terkait dengan template putusan, perkembangan sejauh ini sudah siap lebih dari 543 variasi template yang menunggu finalisasi. Template ini akan diintegrasikan dengan sistem data komunikasi dan informasi perkara, sehingga akan semakin mempermudah proses pembuatan putusan. Sebagai tindak lanjut, dalam waktu dekat akan diadakan sesi sosialisasi kepada para hakim agung sebelum disahkan oleh Ketua MA.

Bahasan berikutnya dalam rapat terkait program penyempurnaan manajemen perkara, proyek Change for Justice USAID akan terus mendukung implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara di beberapa pengadilan negeri. C4J juga berkomitmen untuk menyusun kerangka policy paper penyempurnaan manajemen perkara pada pengadilan tingkat pertama dan banding dengan melibatkan Pokja Manajemen Perkara sebagai counterpart.

Sesi terakhir rapat koordinasi ini membahas hasil dan laporan peserta magang di FCA pada Mei 2012 lalu. Beberapa rekomendasi dari peserta magang bagi penyempurnaan manajemen perkara adalah improvisasi sistem informasi perkara khususnya fitur monitoring, memperbaharui pelaporan perkara, memperbaharui map berkas, improvisasi fitur komunikasi data pada Direktori Putusan MA dan menerbitkan aturan standardisasi dokumen perkara.

Sebagai arahan penutup, Ketua Muda Perdata Suwardi yang juga sebagai Ketua Pokja lebih mengharapkan implementasi nyata atas hasil rapat ini.

“Hasil dari rapat ini akan dibawa ke jajaran pimpinan MA untuk kemudian diimplementasikan,” kata Hakim Agung Suwardi menutup rapat.(*)

[ya]

1 Trackback / Pingback

  1. Pokja Manajemen Perkara Evaluasi Kemajuan Program | Website Resmi PN Dompu

Tinggalkan Komentar