Sinkronisasi Perencanaan Implementasi Cetak Biru Pembaruan

Jakarta, PembaruanPeradilan.net

Dalam rangka menindaklanjuti proses penyusunan program prioritas pembaruan 2012-2013 yang dirampungkan pada rapat pleno pembaruan awal juli 2012 yang lalu, Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi MARI mengadakan rapat sinkronisasi perencanaan prioritas pembaruan di Hotel Sahid Cikarang, Jawa Barat pada Jumat hingga Minggu (3-5/8/2012).

Rapat ini merupakan bagian dari upaya Mahkamah Agung untuk memastikan bahwa program prioritas pembaruan yang telah disusun oleh pimpinan MA melalui tim pembaruan dapat memperoleh dukungan yang optimal. Hal ini penting, karena penyusunan program prioritas sendiri dari sisi waktu agak tertinggal dari proses koordinasi penyusunan anggaran untuk tahun ke depan.

Bahkan program prioritas pembaruan, karena sifat proses penyusunannya yang menekankan kepada pembelajaran dan pemahaman hasil yang dicapai pada tahun sebelumnya juga melingkupi penyusunan agenda tahun berjalan, yang mungkin belum didukung oleh RKA/KL tahun berjalan.

Pentingnya Peran Perencanaan dalam Keberlanjutan Pembaruan

Dalam sambutannya Kabag Perencanaan Biro Renog Nursani mengatakan bahwa banyak sekali agenda pembaruan yang perlu dicermati oleh setiap satuan kerja. Karena selain prioritas pembaruan internal, saat ini birokrasi Mahkamah Agung banyak terikat pada komitmen dalam rangka prioritas program-program pemerintah, misalnya dalam rangka pemberantasan korupsi, penegakan HAM, perlindungan hak-hak masyarakat marginal, reformasi birokrasi dan lainnya.

Selanjutnya Nursani juga menambahkan bahwa jangan sampai program-program pembaruan yang sudah berjalan baik terpaksa harus berhenti, hanya karena belum terakomodasi penganggarannya, karena contoh seperti ini sudah cukup banyak terjadi.

Koordinator Tim Asistensi Pembaruan, Aria Suyudi mengatakan, bahwa pembahasan program prioritas secara terintegrasi sangat penting, karena issue pembaruan adalah issue lintas sektoral. Lima kelompok kerja yang ada, yaitu Manajemen Perkara, Akses Terhadap Keadilan, SDM-Keuangan-Aset, Pendidikan dan Pelatihan, dan Pengawasan, melewati pengkotakan satuan kerja.

“Penting untuk memastikan bahwa publik dimanapun berada bisa memperoleh pengalaman yang sama ketika berinteraksi dengan pengadilan, terlepas dari lingkungan peradilan yang mereka hadapi, sehingga pembahasan program prioritas pembaruan secara bersama-sama menjadi sangat penting,” menurut Aria.

Proses ini adalah kritikal bagi Tim Pembaruan Peradilan, karena pada Juli 2012 lalu Koordinator  Tim Pembaruan Peradilan Prof Dr. Paulus E Lotulung telah mengirimkan program prioritas pembaruan ke seluruh satuan kerja untuk memperoleh laporan terinci tentang kesesuaian program kerja satuan kerja yang tertuang dalam RKA/KL satker dengan prioritas pembaruan. Langkah selanjutnya bagi tim pembaruan adalah kemudian untuk melakukan sinkronisasinya dengan program-program donor yang telah ada dan akan ada. Diharapkan seluruh satker akan memberikan laporannya pada tanggal 6 Agustus 2012.

Rapat dihadiri oleh seluruh Kepala Bagian Perencanaan satuan kerja Mahkamah Agung RI. Tim asistensi pembaruan, dan Direktorat Hukum & HAM Bappenas. (*)

[as]

 

Be the first to comment

Tinggalkan Komentar