Upaya MA Menyelesaikan Permohonan Perampasan Harta Kekayaan

Hakim Agung Komariah E. Saparpadja bersama Wakil Kepala PPATK Agus Santoso dalam rapat di Gedung MA (30/7/2012)

 

Jakarta, PembaruanPeradilan.net

Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri agar pengadilan memutuskan Harta Kekayaan (aset) yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana menjadi aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Secara tidak langsung Pasal 67 tersebut memberikan amanah kepada Mahkamah Agung untuk menyusun peraturan pelaksana dan tata cara penyelesaian permohonan penyidik tersebut.

“Rapat hari ini adalah sebagai permulaan kita menyusun Perma terkait Pasal 67 ayat (3) Undang-undang tersebut,” kata Hakim Agung Komariah E. Sapardjaja yang membuka dan memimpin rapat.

Dalam rapat perdana ini ternyata sudah cukup dalam membahas hal-hal yang akan diatur dalam Perma. Berdasarkan diskusi yang berkembang terdapat dua pendekatan yang dapat dilakukan.

PPATK berdasarkan hasil kajiannya mengkaitkan Pasal 67 ayat (3) dengan upaya perampasan aset tanpa pemidanaan. yang dikenal dengan istilah non conviction based (NCB) asset forfeiture. Dalam sistem NCB (civil forfeiture) ini aset yang merupakan hasil atau sarana tindak pidana diposisikan sebagai subyek hukum/pihak, sehingga para pihaknya terdiri dari negara yang diwakili oleh penyidik TPPU sebagai pemohon/penuntut melawan aset yang diduga hasil atau sarana tindak pidana sebagai termohon. Mekanisme ini memungkinkan dilakukannya perampasan aset tanpa harus menunggu adanya putusan pidana yang berisi tentang pernyataan kesalahan dan penghukuman bagi pelaku tindak pidana.

Pada sisi lain, upaya mengadopsi mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan tersebut mempunyai hambatan tersendiri bagi Indonesia. Hukum pidana Indonesia menganut prinsip retributif, yang diutamakan adalah memidanakan si pelaku (in person) bukan mengembalikan aset. Selain itu Indonesia tidak mempunyai mekanisme serta regulasi domestik yang komprehensif terkait upaya perampasan aset tanpa pemidanaan. Sehingga dikhawatirkan pola pikir penegak hukum belum terbiasa untuk melakukan mekanisme tersebut.

Diusulkan oleh Hakim Agung Komariah bahwa penyelesaian permohonan penyidik tersebut diselesaikan dengan penetapan sesuai dengan sifatnya yang permohonan sepihak dari penyidik. Sehingga proses penetapan tersebut tidak perlu adanya mekanisme perlawanan dari pihak lain.

Hakim Agung Andi Samsan Nganro mengajukan usulan tambahan bahwa proses penyelesaian dapat dilakukan dengan hukum acara khusus yang cepat penyelesaiannya misalnya dengan hakim tunggal mengingat waktu bagi hakim untuk memutus hanya 7 (tujuh hari). Hukum acara tersebut juga mengatur penyelesaiannya apakah dengan sistem pidana ataukah perdata. Pendapat yang sama muncul dari Hakim Agung Zaharudin Utama.

Kepala Biro Hukum dan Humas MA mengingatkan bahwa Perma tidak dapat mengatur terlalu jauh. Pengaturan Perma terkait hal tidak dapat melebihi ketentuan Pasal 67 dan Bab tentang Penghentian dan Pemeriksaan Aset dalam Undang-undang 8 Tahun 2010. Namun dirinya optimis Perma dapat menjadi katalisator bagi penyelesaian RUU Perampasan Aset.

“Preseden baik ketika Perma No.2 Tahun 2012 mengenai pengaturan batasan minimum tindak pidana ringan disahkan, ditindaklanjuti dengan komunikasi antara MA dengan Kejaksaan dan Kepolisian,” terangnya.

Menanggapi beragamnya pendapat yang muncul dalam rapat ini, Hakim Agung Komariah mengusulkan penelitian rancangan Perma dapat saja tetap mengacu pada konsepsi perampasan aset tanpa pemidanaan sembari melihat kemungkinan aplikasinya dengan sistem hukum yang ada. Untuk itu diperlukan referensi mendalam dari para pakar dan juga penyidik.

Hadir dalam rapat ini adalah anggota pokja penyusunan perma berdasarkan SK KMA No.068/KMA/SK/V/2010 yang terdiri dari beberapa hakim agung dan pejabat PPATK. Turut hadir adalah Wakil Kepala PPATK Agus Santoso disertai beberapa pejabat di lingkungan PPATK.

“Saya menyampaikan terima kasih atas undangan ini dan menyampaikan apresiasi luar biasa kepada pimpinan MA yang berupaya menyusun Perma,” kata Agus Santoso.(*).

[ya]