SEMA 4/2011 Wujud Komitmen Perlindungan Saksi dan Korban

Hakim Agung Suryajaya di Bali (11/6)

 

Hakim Agung Suryajaya di Bali (11/6)

Bali, PembaruanPeradilan.net – Mahkamah Agung telah menunjukkan bentuk komitmennya dalam mendukung perlindungan saksi dan korban dengan menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2011 Perlakuan Bagi Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Tertentu yang menjadi landasan hukum dan acuan bagi pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada justice collaborator dan whistle blower. Lebih lanjut MA berharap agar hal-hal yang diatur dalam SEMA No.4 Tahun 2011 dapat diatur kembali dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

“SEMA mengakomodasi kebutuhan yang belum diatur di dalam UU, semoga hal-hal yang diatur dalam SEMA dapat dikuatkan ke dalam UU sehingga hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan saksi dan korban dapat lebih baik,” jelas Hakim Agung Suryajaya pada Konferensi Internasional Perlindungan Saksi dan Korban pada Senin (11/6/2012) di Nusa Dua, Bali, sebagaimana dikutip dari situs Mahkamah Agung.

Bentuk proteksi oleh pengadilan kepada saksi dan korban yaitu dengan memperhatikan sarana berupa ruangan aman. “Karena ini sangat menentukan sekali keadaan fisik dan psikis dari saksi dan korban sehingga merasa lebih aman dan tidak merasa terancam oleh pihak lain,” katanya.

Lebih lanjut dirinya berharap agar Pemerintah dapat berperan dalam memberikan dukungan anggaran kepada lembaga yudikatif untuk dapat membuat ruangan aman dalam rangka penjaminan keamanan para saksi dan korban.

Nilai penting yang terkandung di dalam SEMA ini adalah adanya perlakuan khusus terhadap orang-orang yang dapat dikategorikan sebagai pelapor tindak pidana dan saksi pelaku yang bekerja sama. Perlakukan khusus tersebut antara lain diberikan dengan keringanan pidana dan/atau bentuk perlindungan lainnya.

Apresiasi

Secara khusus Wakil Presiden Boediono memberikan penghargaan kepada Mahkamah Agung atas terbitnya SEMA No.4 Tahun 2011. “Terima kasih saya ucapkan kepada Mahkamah Agung sebagai bentuk penghargaan saya atas Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 4 Tahun 2011,” ucap Wakil Presiden Boediono.

Wakil Presiden berharap SEMA menjadikan perlakuan terhadap korban yang sekaligus menjadi saksi menjadi lebih jelas sehingga bentuk kejahatan, khususnya tidak pidana yang terorganisasi dapat terungkap.

Konferensi Internasional ini diselenggarakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan mengundang delegasi dari 30 negara ASEAN, Papua Nugini, Jepang. Korea, Korea Selatan, Hongkong, Australia, Selandia Baru, Amerika, Kanada, Eropa, Rwanda, dan Afrika Selatan. Konferensi yang akan diselenggarakan pada 11-13 Juni 2012 ini dibuka langsung oleh Wakil Presiden RI Boediono.

Konferensi ini dilatarbelakangi adanya kecenderungan semakin luas dan canggihnya jaringan kejahatan transnasional akan menjadikan semakin sulitnya dalam melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan ini. Sehingga upaya diperlukan kerja sama antara negara-negara untuk  mencegah dan memberantas kejahatan transnasional terorganisasi. Diharapkan melalui konferensi ini akan menyamakan persepsi dan tujuan dari para peserta mengenai pentingnya perlindungan saksi dan korban dalam mengungkap sebuah kejahatan.

Hadir dalam konferensi ini delegasi Mahkamah Agung, yang diwakili oleh Ketua Muda Bidang Pembinaan Widayatno Sastrohardjono. Selain itu tampak pula kehadiran Menteri Hukum dan HAM, Ketua PPATK, Ketua LPSK, Jaksa Agung, dan undangan lainnya.(*)