Pentingnya Kepemimpinan dalam Mengelola Perubahan

Hakim Agung Paulus E Lotulung Menjadi Pembicara pada IACA 2012 (14/6)

Hakim Agung Paulus E Lotulung Menjadi Pembicara pada IACA 2012 (14/6)

Den Haag, Belanda, PembaruanPeradilan.net – Koordinator Tim Pembaruan Peradilan Prof Dr. Paulus E. Lotulung berkesempatan untuk menjadi pembicara dalam Konferensi International Association for Court Administration di Den Haag, Belanda pada Kamis (14/6/2012) lalu. Pada sesi pleno hari ketiga konferensi tersebut, isu yang dibahas bertajuk “From Management to Leadership – Innovations in Court System Management and Administration” (Inovasi Dalam Sistem Manajemen dan Administrasi Pengadilan – Dari Manajemen ke Kepemimpinan).

Pada sesi yang dilaksanakan di Academy Hall, Peace Palace, Den Haag ini Prof. Lotulung merupakan satu dari lima panelis yang terdiri dari Honorable Gibbs Salika, CSM OBE, Wakil Ketua Mahkamah Agung Papua, New Guinea, Richard Foster, Chief Executive Officer, Family Court of Australia,Ms. Sheryl Loesch, Court Executive, Middle District of Florida, Orlando, Florida, U.S.A yang dipandu oleh moderator Ms. Leisha Lister, Executive Adviser, Family Court of Australia, Canberra, Australia.

Strategi Kepemimpinan dalam Manajemen Perkara

Dalam paparannya yang berjudul Leading And Managing Innovation In Case Management Reform: Case Study The Reduction Of Backlog, Prof. Lotulung secara ringkas menggambarkan pengalaman enam tahun proses pembaruan manajemen perkara dalam rangka pengikisan tunggakan perkara di Mahkamah Agung dan kaitannya dengan proses kepemimpinan dan manajemen, semuanya dalam waktu 15 menit, mengingat sesi sepanjang 2 jam ini harus dibagi kepada 5 pembicara sekaligus.

Prof. Lotulung menjelaskan bahwa dalam proses pembaruan yang sestrategis pengikisan tunggakan perkara, akan diperlukan tindakan-tindakan drastis yang akan dianggap kontroversial dengan situasi saat itu. Langkah-langkah seperti penetapan definisi tunggakan, pemaparan berkala situasi perkara, sampai publikasi status informasi perkara merupakan langkah penting yang diambil atas alasan-alasan strategis untuk memperbaiki keseluruhan proses penanganan perkara dalam rangka pengikisan tunggakan perkara dan mencegah kembalinya tunggakan.

Pada titik itulah peran kepimpinan melalui strategi kebijakannya akan memastikan bahwa ide-ide yang kontroversial tersebut bisa diadopsi dan dilanjutkan ke depannya. Pimpinan harus mampu untuk terus berubah, karena perubahan akan selalu terjadi, dan apabila perubahan terjadi, maka pimpinan harus ada di depan dan memberikan arahan ke mana peruahan tersebut akan dibawa.

Kepemimpinan dalam Konteks Administrasi Perkara

Dalam sesi yang sama Richard Foster CEO Family Court of Australia yang sehari sebelumnya diangkat menjadi presiden IACA dalam paparannya bertajuk Towards Leadership: The Emergence Of Contemporary Court Administration In Australia, menjelaskan perubahan konsep kepemimpinan dalam administrasi peradilan di Australia sejak tahun 1980 an sampai ke masa kini.

Mr Foster menekankan bahwa setelah 30 tahun ini administrasi pengadilan secara profesional telah berhasil beradaptasi dengan pembaruan yang didorong oleh pemerintah, masyarakat, teknologi dan pengadilan. Administrator pengadilan menurutnya sekarang merupakan profesi yang memiliki keahlian sangat tinggi, administrator pengadilan tidak hanya memerlukan pengalaman administrasi pengadilan, namun juga keahlian manajemen dan pemahaman ilmu-ilmu sosial. Di antara kedua kebutuhan tersebut, kemampuan untuk memimpin merupakan nilai tambah bagi mereka yang dalam jangka panjang bisa memperoleh keberhasilan dalam kariernya sebagai administrator pengadilan.

The leader is best,…When his work is done, his aim fulfilled,The people say, ‘We did it ourselves,” kata Mr Foster mengutip kata-kata bijak dari pemikir Lao Tzu dalam menekankan pentingnya kepemimpinan.

Inovasi dalam Meningkatkan Efektivitas Lembaga Peradilan

Pembicara lain, Judge Sakari Laukkanen Hakim pada Rovaniemi Court of Appeal Finlandia dalam penjelasannya untuk menjelaskan inovasi yang dijalankan di Finlandia menjelaskan bahwa dalam melakukan inovasi ada beberapa parameter yang harus ditanyakan antara lain : 1) efek capaian apa yang dibutuhkan oleh masyarakat; 2) seberapa efisien (value for money) yang diperoleh para pembayar pajak dan masyarakat dari sistem peradilan; 3) siapa yang membutuhkan layanan dari sistem peradilan; 4) apa yang akan terjadi apabila tidak tersedia sistem peradilan; 5) apa nilai tambah yang disediakan sistem peradilan bagi pengguna jasa peradilan dan masyarakat.

Nilai-nilai tersebut menjadi ide dan masukan yang sangat berharga bagi setiap lembaga yang berniat melakukan perubahan dan reformasi. Publik Indonesia, khususnya Mahkamah Agung dan empat lingkungan peradilan di bawahnya dapat memetik pelajaran berharga dari hal-hal tersebut.(*)

[as]