Pidana di Bawah Rp 2,5 Juta Tak Ditahan

Jakarta, Kompas – Kepolisian Negara RI, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Mahkamah Agung tengah menyiapkan aturan bersama mengenai batasan tindak pidana ringan dan batasan denda.

Penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan sepakat untuk mengadopsi Peraturan MA Nomor 2 Tahun 2012 yang mengatur pidana dengan kerugian di bawah Rp 2,5 juta tak perlu di tahan.

Selasa (3/4) kemarin, pejabat dari empat lembaga tersebut berkumpul di MA. Hadir dalam kegiatan ini, Ketua Muda Pidana Khusus MA Djoko Sarwoko, Ketua Muda Pidana Umum Artijo Alkostar, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemenhukham Sihabuuddin, Jaksa Agung Muda Pidana Umum Hamzah Tadja, dan Kepala Biro Hukum Mabes Polri Bambang Sri H.

Kepala Biro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansyur yang turut dalam kegiatan tersebut mengungkapkan, pertemuan itu dimaksudkan untuk membahas rancangan nota kesepahaman mengenai implementasi dan penerapan Peraturan MA (Perma) No 2 Tahun 2012 agar tidak hanya mengikat hakim.

Untuk perkara-perkara pidana dengan kerugian di bawah Rp 2,5 juta, kata Ridwan, perlu ada tata cara penyelesaian di luar pengadilan sehingga penyidik tidak perlu meneruskan perkara tersebut ke pengadilan. Perkara itu berkenaan dengan perkara kekerasan dalam rumah tangga, anak-anak dan lainnya.

“Tujuan pertemuan ini adalah bagaimana perma ini tidak saja berlaku dan mengikat para hakim, tapi bagaimana dalam pelaksanaanya dipahami dan diikuti oleh penyidik serta penuntut. Ada alternatif dalam pemulihan keadilan, yaitu dengan keadilan restoratif,” kata Ridwan.

Ia mengungkapkan, Mahkamah Agung, Kemenhukham, Kejaksaan Agung dan Kepolisian (Mahkumjakpol) perlu mengadakan sejumlah pertemuan kembali untuk mematangkan draf rancangan nota kesepahaman. Ada beberapa hal yang perlu dibicarakan dan disepakati bersama.

Terkait hal itu, peneliti senior Lembaga Kajian untuk Independensi Peradilan (LeIP), Arsil, mengapresiasi perkembangan positif jika memang polisi dan jaksa mengakui aturan batasan tindak pidana ringan yang sebelumnya hanya mengikat lembaga peradilan.

Ia berharap, ketentuan tentang batasan tindak pidana ringan tersebut di atur dalam bentuk UU dengan cara dimasukkan dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Ia mengusulkan, adopsi Perma Nomor 2 Tahun 2012 ke dalam KUHP tidak perlu menunggu revisi KUHP secara keseluruhan karena butuh waktu lama. Hal itu bisa dilakukan dengan revisi Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan Dalam KUHP dan UU Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua UU Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti UU yang sudah ada sebelum 1 Januari 1961 menjadi UU.(ANA)