Peningkatan Kapasitas Hakim Lingkungan

Jakarta, PembaruanPeradilan.net – Mahkamah Agung RI bersama dengan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) menyelenggarakan workshop dengan tema “Sharing Approaches and Experience on Implementing Environmental Courts the Philipines, Thailand and Indonesia” di Jakarta pada Kamis (25/4/2012). Kegiatan ini diadakan untuk saling berbagi pengalaman masing-masing negara dalam penerapan pengadilan lingkungan.

Hakim Agung Takdir Rahmadi Membuka Workshop “Sharing Approaches and Experience on Implementing Environmental Law”

Dalam pidato pembukaan, Hakim Agung Prof Dr. Takdir Rahmadi menyatakan forum ini dapat digunakan untuk saling belajar mengenai mekanisme penerapan dan penguatan pengadilan lingkungan khususnya. Secara khusus yang terkait dengan parameter seleksi dan penempatan para hakim serta berbagai inisiatif pengembangan kapasitas hakim termasuk di dalamnya mengenai mekanisme pengawasan dan evaluasi.

Penguatan Hakim Lingkungan tak hanya menjadi perhatian di Indonesia namun juga di dunia, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, Filipina dan Thailand, kehadiran hakim lingkungan menjadi sebuah urgensi mengingat kasus kejahatan lingkungan tak sedikit jumlahnya yang pada akhirnya membawa dampak merugikan dan berkepanjangan bagi kelangsungan makhluk hidup akibat kerusakan lingkungan yang muncul.

Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kualitas putusan perkara lingkungan hidup, Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Keputusan Mahkamah Agung No.134/KMA/SK/IX/2011 yang mengatur tentang sertifikasi hakim perkara lingkungan hidup. Kebijakan yang diterbitkan 5 September 2011 mengharuskan perkara lingkungan hidup ditangani hakim yang memiliki keahlian di bidang lingkungan hidup yang dibuktikan dengan perolehan sertifikasi dan diangkat oleh Ketua MA.

Sertifikasi hakim lingkungan hidup bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penanganan perkara-perkara lingkungan hidup di pengadilan. Hal ini merupakan bagian dari upaya perlindungan lingkungan hidup dan pemenuhan rasa keadilan.

Kebijakan Ketua MA itu tidak lepas dari adanya Nota Kesepahaman antara MA dan Kementerian Lingkungan Hidup tanggal 18 Juni 2009 terkait kerja sama yang berfokus pada pengembangan mekanisme sertifikasi hakim lingkungan dan penguatan kapasitas kehakiman di bidang lingkungan.

Workshop ini terselenggara atas fasilitasi Asian Environmental Complience and Enforcement Network  (AECEN) dan dukungan USAID. Dihadiri oleh, Pejabat Eselon II, Deputi Kementerian Lingkungan Hidup, sejumlah Hakim Tingkat Pertama, Hakim dari Mahkamah Agung Filipina dan Thailand, para praktisi Lingkungan Hidup, para peneliti Lingkungan, dan para undangan.(*)