Peran Pembaruan Manajemen Perkara Sangat Sentral

Jakarta, PembaruanPeradilan.net – Peran pembaruan manajemen perkara sangat sentral. Hal ini sebagai upaya memastikan bahwa semua informasi yang dikelola dalam rangka pengelolaan perkara dapat dikelola secara lebih efektif dan efisien. Demikian dinyatakan oleh Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali dalam pidato pembukaan “Pertemuan Tingkat Tinggi Sistem Manajemen Informasi Perkara” pada Senin (12/3/2012) di Jakarta.

Ketua MA: Peran Pembaruan Manajemen Perkara Sangat Sentral

“Informasi perkara yang meliputi informasi persidangan seperti jadwal sidang, perkembangan persidangan, hingga salinan putusan pengadilan penting untuk disajikan kepada publik untuk keperluan transparansi,” tegas Hatta Ali.

Ketua MA melanjutkan bahwa penyempurnaan proses manajemen perkara juga dilakukan dalam rangka reformasi birokrasi. Karena tujuan akhir penyempurnaan manajemen perkara adalah untuk meningkatkan pelayanan publik yang merupakan salah satu dari delapan komponen evaluasi reformasi birokrasi.

“Sempurnanya pelayanan publik akan menentukan sebaik mana kinerja Mahkamah Agung dalam pelaksanaan reformasi birokrasi,” jelasnya.

Manajemen perkara merupakan serangkaian prosedur yang dimulai dari prosedur registrasi perkara, tata kelola jadwal persidangan, keamanan dan ketertiban, pencatatan berita acara persidangan, penyelesaian perkara, sampai dukungan terhadap pengambilan putusan (decision support system).

Proses manajemen perkara perlu dibangun di atas prosedur yang solid, melalui pengelolaan informasi yang efektif, komprehensif dan mudah ditelusuri kembali. Selain itu infrastruktur persidangan yang mumpuni, sumber daya manusia yang kapabel serta menjunjung tinggi etika profesi juga merupakan kontribusi penting lain dari sektor manajemen perkara.

Dalam kesempatan ini Ketua Mahkamah Agung juga menyinggung mengenai SK KMA No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Pengadilan yang ditetapkan pada 9 Februari 2012. Kebijakan ini berbicara tentang standar layanan yang harus diterima oleh pengguna jasa peradilan, yang merupakan amanat dari UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Berlakunya standar pelayanan publik bagi pengadilan mendorong badan peradilan ke zona baru, yaitu zona kebebasan yang bertanggung jawab, untuk lebih berhati-hati dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, yang notabene adalah memberikan pelayanan.

Hadir sebagai narasumber dan pembicara adalah mantan Ketua Mahkamah Agung RI, Bagir Manan dan Direktur Utama PT Garuda Airways Emisyah Satar, serta keynote speech oleh mantan Menteri Negara BUMN Tanri Abeng. Mereka hadir berbagi pengalaman tentang perubahan dan reformasi birokrasi.

Pertemuan yang dihelat oleh Mahkamah Agung dengan dukungan proyek Change For Justice USAID ini merupakan pertemuan yang diharapkan memperoleh hasil signifikan dalam penyempurnaan pelaksanaan manajemen perkara di peradilan tingkat pertama dan banding. Para peserta adalah para pejabat Eselon 1 dan 2 di Mahkamah Agung dan para ketua pengadilan tingkat banding.

Direktur Proyek C4J USAID, David Anderson mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen penuh terhadap reformasi lembaga peradilan, termasuk dalam hal sistem manajemen informasi perkara.  “Pertemuan ini akan menjadi modal penting untuk mencapai tujuan bersama,” tuturnya memberikan sambutan dalam bahasa Indonesia.(*)

[ya]