Pemanfaatan Teknologi Informasi di Pengadilan Perlu Ditingkatkan

Jakarta, PembaruanPeradilan.net – Secara umum, tingkat literasi aparatur pengadilan terhadap komputer dan teknologi informasi sudah cukup tinggi. Meskipun demikian, tetap diperlukan peningkatan kapasitas terkait pemanfaatan teknologi informasi di pengadilan.

“Secara khusus, jumlah hakim dengan tingkat literasi komputer adalah 6.557 dari total 7.161 atau sekitar 91%,” jelas mantan Panitera MA ini.

Survei Kesiapan Otomasi Pengadilan adalah kajian untuk menginventarisasi pengadilan-pengadilan yang siap menghadapi otomatisasi pengadilan khususnya terkait manajemen perkara. Survei ini ditujukan kepada 808 pengadilan yang menjadi responden. Sejumlah 734 pengadilan yang mengembalikan kuesioner.

Kajian yang dilakukan oleh proyek Change for Justice (C4J) USAID ini merupakan bagian dari kebutuhan penyempurnaan manajemen perkara sebagaimana tertuang dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2012-2035.

Kendala Sumber Daya Listrik

Masih dalam penyampaian yang sama, Suhadi memaparkan bahwa sejumlah 216 pengadilan memiliki daya listrik di bawah 900 watt dan hanya 40 pengadilan yang memiliki daya 5.500 watt. Sebagian besar atau 53% masih sering mengalami gangguan pemadaman listrik oleh PLN.

“Padahal, ketiadaan atau minimnya listrik, dapat dipastikan sistem otomatisasi tidak berjalan,” terangnya.

Bagi pengadilan yang sering mengalami gangguan listrik, solusi yang mereka tempuh adalah dengan mengadakan listrik cadangan melalui genset. Namun masalah lanjutannya adalah biaya bahan bakar untuk genset tersebut yang tidak sedikit.

Hasil survei adalah sejumlah 525 pengadilan menyatakan siap menjalankan sistem otomatisasi tapi dengan catatan. Pengadilan masih menginginkan peningkatan sumber daya pendukung seperti daya listrik, koneksi internet, ketersediaan komputer, yang semuanya memerlukan peningkatan anggaran dan perencanaan yang matang.

Survei ini turut pula mengajukan rekomendasi agar dilakukan penambahan daya ataupun pengadaan genset bagi pengadilan yang bermasalah dengan listrik. Selain itu disarankan pula untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengadilan terhadap teknologi informasi.

“Perlu pergeseran sistem pengolahan data yang bersifat manual menuju sistem otomatisasi untuk efisiensi dan efektivitas kerja,” terang Suhadi membacakan rekomendasi.

Sesi Penutupan

Pertemuan Tingkat Tinggi Sistem Informasi Manajemen Perkara ini ditutup oleh Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung Widayatno Sastrohardjono pada Rabu (14/3/2012) siang. Dalam pidato penutupannya, Hakim Agung menyimpulkan bahwa ada beberapa prasyarat untuk melaksanakan otomatisasi.

“Yaitu kesiapan kualitas dan kuantitas SDM, pembenahan infrastruktur, pembentukan unit tersendiri yang bertanggung jawab atas teknologi informasi dan kesiapan perencanaan dan pembiayaan,” jelasnya.

Walaupun demikian, Widayatno tidak berharap pengadilan terpaku pada kendala pembiayaan. Banyak pengadilan yang telah memulai inisiatifnya sendiri. Dirinya menjelaskan Mahkamah Agung telah mendapat bantuan dari USAID berupa aplikasi komputer untuk manajemen perkara.

“Aplikasi itu gratis, silahkan pengadilan menghubungi bagian teknologi informasi MA untuk mendapatkannya. Saat ini PN Surakarta salah satunya yang sudah memanfaatkannya secara mandiri,” tegasnya memberi inspirasi.(*)

[ya]

1 Trackback / Pingback

  1. PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH ~ Jl. Sultan Alaidin Mahmudsyah No.10 Banda Aceh » Blog Archive » PERTEMUAN TINGKAT TINGGI SISTEM MANAJEMEN INFORMASI PERKARA : PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DI PENGADILAN PERLU DITINGKATKAN

Comments are closed.