Moderate Leave System: Upaya Mengurangi Beban Perkara

Jakarta, PembaruanPeradilan.net – Ketua Mahkamah Agung RI H.M. Hatta Ali berkesempatan menerima kunjungan Marc Loth, hakim agung pada Hogeraad Belanda pada Rabu (28/3/2012) siang. Pertemuan ini mendiskusikan mengenai mekanisme sistem kamar di kedua mahkamah agung, konsistensi putusan dan kode etik hakim.

Foto Bersama Hakim Agung Hogeraad Marc Loth dengan Pimpinan MA

 

Marc Loth membuka diskusi dengan pengantar makalahnya yang berjudul “Repairing Engine of Cassation”. Menurutnya, di Belanda saat ini belum sempurna dan terus berkembang pemikiran penyempurnaan Hoge Raad sebagai pengadilan kasasi tertinggi.

“Oleh karena itu, saya masih ingin belajar dari hubungan kerja sama antara kedua mahkamah agung,” harapnya di awal.

Salah satu hal yang menarik dalam pembahasan ini adalah mengenai sistem ijin banding (moderate leave system) sebagai upaya pembatasan perkara yang sedang dikembangkan di Belanda sebagai langkah pembaruan.

Walaupun, menurutnya, pada awalnya usulan ini terlihat bertentangan dengan tradisi hukum Belanda karena leave system hanya dikenal pada sistem hukum Common law. Akan tetapi kajian lebih lanjut dilihat sebagai satu langkah lanjutan dari apa yang telah dirintis sebelumnya.

Menurut Koordinator Tim Pembaruan Peradilan MA Paulus E. Lotulung leave system di Indonesia diterapkan secara terpisah berdasarkan undang-undang yang mengatur, sedangkan secara teori hal itu merupakan kewenangan lembaga peradilan. “Bagaimana di Hogeraad?” tanya Ketua Muda Tata Usaha Negara.

Marc Loth menjawab bahwa wacana yang berkembang di negaranya dapat ditempuh dengan dua mekanisme yaitu dapat ditentukan oleh undang-undang dan bisa juga karena kewenangan yang ada pada hakim. Sedangkan kriteria perkara yang dapat diterapkan plea system adalah kasus yang diduga kuat akan ditolak dan minimnya kepentingan dari perkara tersebut.

“Undang-undang sudah berlaku namun belum menjabarkan lebih lanjut tentang kedua hal tersebut, sehingga kami para hakim belum tahu bagaimana sistem ini akan bekerja,” jelas profesor yang pernah menjabat Dekan di Fakultas Hukum Erasmus University Rotterdam.

 

Beberapa Poin Penting

Selain beberapa hal yang dibahas dalam diskusi, sebenarnya dalam makalah yang disajikan oleh Marc Loth, ada beberapa poin penting yang dapat dijadikan bahan pembelajaran bagi lembaga peradilan di Indonesia.

Di Hoge Raad ada unit yang bernama Parket pada Proceuceur General yang berfungsi untuk memberikan resume terhadap semua perkara yang masuk. Ketika memeriksa perkara, hakim agung biasanya cukup membaca resume tersebut. Sehingga memungkinkan hakim agung untuk memutus lebih cepat.

Selain itu adanya implementasi sistem concuring dan dissenting opinion yang sebelumnya tidak pernah ada dalam tradisi di Hoge Raad. Tradisi baru ini benar-benar merupakan penyimpangan dari tradisi Hoge Raad yang sebelumnya secara ketat mengutamakan kesatuan pendapat para hakim.

Terkait hal itu Ketua MA menyoroti wacana kesatuan pendapat tersebut. “Bila tidak terjadi kesatuan pendapat maka proses pemeriksaan akan lama dan hal ini sama saja inefisiensi dari sistem kamar,” menurutnya.

Menjawab pertanyaan Ketua MA, Marc Loth menyatakan bahwa tidak ada sama sekali upaya dari para hakim di Hogeraad untuk melakukan penyatuan pendapat. Biasanya putusan berdasarkan mayoritas suara dalam majelis yang memeriksa perkara.

“Kami selalu berusaha efisien dalam memeriksa perkara, walaupun tidak ada mekanisme pembatasan waktu memeriksa. Biasanya kami saling mengingatkan apabila pemeriksaan satu perkara sudah terlalu lama,” kata Loth.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua MA didampingi oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Yudisial dan Bidang Non Yudisial, para Ketua Muda serta Tim Asisten Pembaruan Peradilan.(*)

[ya]

 

Marc Loth – Repairing The Engine of Cassation
Marc Loth – Judicial Ethics