Demokrasi Indonesia Penting Bagi Masa Depan Demokrasi Asia Tenggara

Jakarta, PembaruanPeradilan.net – Perkembangan demokrasi di Indonesia merupakan hal paling penting bagi masa depan demokrasi regional di Asia Tenggara. Begitulah optimisme Hon (ret) Justice Michael Kirby, mantan Hakim Agung pada High Court of Australia dalam workshop Penyelesaian sengketa Informasi Publik di Pengadilan dan Pengecualian Informasi yang diselenggarakan Kelompok Kerja Keterbukaan Informasi Mahkamah Agung RI bekerjasama dengan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) dan Center for Law and Democracy Kanada pada Kamis (08/03/2012) di Jakarta.

Foto Bersama Justice (ret) Kirby beserta rombongan di depan Gedung MA

 

Lokakarya setengah hari itu dibuka oleh Ketua Muda Pidana Khusus MARI, Djoko Sarwoko dan dihadiri oleh 35 peserta yang terdiri dari 25 orang hakim, 1 orang dari Kejaksaan, 2 orang dari Kepolisian, Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Propinsi Jakarta, menampilkan beberapa nara sumber, yaitu Hakim Agung Sultony Mohdally, Toby Mendell dari CLD, dan Justice Michael Kirby sebagai panelis.

Lokakarya yang berlangsung hangat membahas beberapa isu penting terkait penyelesaian sengketa informasi publik di pengadilan dan pengecualian informasi. Kedua hal itu merupakan dua hal yang relatif baru di Indonesia, meskipun Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah dinyatakan efektif sejak tahun 2010, namun baru pada tahun 2011 Mahkamah Agung mengeluarkan aturan tentang bagaimana pengadilan menangani keberatan.

Melalui Perma Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi di Pengadilan pada tanggal 29 November 2011, Mahkamah Agung mulai mengatur secara detail tentang bagaimana keberatan bisa dilaksanakan di pengadilan, dan sosialisasi perdananya baru dilakukan pada 20 Februari 2012 lalu.

 

Masih Perlunya Pemahaman Tentang Keterbukaan

Dari diskusi terlihat bahwa masih cukup banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mendorong implementasi keterbukaan informasi di Indonesia. Para penegak hukum yang kebetulan hadir dalam lokakarya, selain hakim, terlihat masih memerlukan penjelasan lebih lanjut tentang implementasi UU No.14 Tahun 2008 dan Perma Nomor 02 Tahun 2011. Beberapa masih belum dapat menerima konstruksi rejim hukum keterbukaan informasi, berikut Perma nya, dengan merujuknya sebagai sistem yang berbeda dengan sistem yang lain ada dalam peradilan Indonesia.

Menanggapi itu Hakim Agung Sultony Mohdally menjelaskan, bahwa pada prinsipnya Perma merupakan aturan yang menjelaskan undang-undang, dan tidak bermaksud untuk mengatur yang berbeda dari Undang-undang. Sehingga apapun yang diatur dalam Perma, merupakan hal-hal yang sudah digariskan dalam Undang-undang, hanya saja dijelaskan dalam konteks sistem peradilan. Apabila memang terasa berbeda, memang itulah keinginan undang-undangnya.

Salah seorang peserta juga mengeluhkan pasal 17 UU No.14 Tahun 2008 yang disebutkan multi tafsir dan akan mendorong instansi untuk menafsirkannya sesuai kepentingannya sehingga tidak membawa kepastian hukum. Terhadap ini Hakim Agung Sultony Mohdally mengatakan bahwa inilah peran yurisprudensi dalam menentukan titik tengah, sehingga apa yang tadinya karet, menjadi lebih stabil.

Justice Kirby menambahkan bahwa dalam memahami keterbukaan, hakim harus siap menerapkan paradigma baru, yang tidak sesuai dengan norma yang saat itu berlaku, karena memang logika keterbukaan membutuhkan logika tersendiri untuk dipahami konteksnya. Untuk itu hakim harus siap untuk itu.

 

Kunjungan ke Mahkamah Agung

Setelah menghadiri lokakarya, Justice Kirby beserta delegasi berkunjung ke Mahkamah Agung RI, dan diterima oleh Hakim Agung Syamsul Ma’arif didampingi oleh jajaran Biro Hukum Humas MARI yang dipimpin oleh Kepala Biro Hukum Humas MA RI Ridwan Mansyur.

Dalam kesempatan itu delegasi diterima di ruang rapat kepala Biro Hukum Humas, dan mendiskusikan berbagai hal tentang keterbukaan informasi. Selanjutnya delegasi dibawa ke Ruang Media Center Harifin A Tumpa, meja informasi, dan ruang rapat Kusumaatmadja. (*)

[AS]