Pengembangan Program Pendidikan Calon Hakim Terpadu

Jakarta, PembaruanPeradilan.net – Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum (Balitbang Diklat Kumdil) Mahkamah Agung RI akan mengembangkan beberapa kemungkinan yang dapat diterapkan dari pengalaman yang diperoleh pasca kunjungan kerja Balitbang Diklat Kumdil ke Studiecentrum Rechtspleging, sebuah lembaga pendidikan bagi hakim di Belanda.

Balitbang Diklat Kumdil melaksanakan kunjungan kerja ke SSR di Zutphen, Belanda pada Desember 2011 dalam rangka studi banding terkait sistem dan mekanisme yang berjalan di Belanda terkait pendidikan bagi hakim. Kunjungan kerja kali ini bertujuan untuk mencari solusi terbaik terkait pengembangan Program Pendidikan Calon Hakim Terpadu (PPC) yang diterapkan di Pusdiklat MA RI.

Laporan kunjungan kerja tersebut menghasilkan beberapa rekomendasi yaitu pengembangan kemungkinan keberadaan Pembimbing secara resmi, perlunya pelatihan bagi Penasihat Akademik, Mentor dan Pembimbing secara rutin, perlunya SoP termasuk kriteria penilaian bagi Calon Hakim pada tiap tahapan pelatihan, perlunya penambahan hakim fungsional untuk mendukung kegiatan pendidikan dan pelatihan.

Terkait dengan Pembimbing yang ada pada Program PPC, memang selama ini dalam praktek sudah ada namun belum ada keputusan/ketetapan dan tidak mendapatkan pelatihan resmi. Padahal, bila berkaca pada sistem pada SSR, Pembimbing diperlukan untuk fungsi memberikan pelajaran dan instruksi di tempat kerja (praktek lapangan).

Keberadaan Penasihat Pendidikan seperti yang diterapkan pada SSR dapat dimungkinkan karena dapat difungsikan untuk mengawasi jalanannya pendidikan di tempat kerja, keseragaman kurikulum dan menjadi penghubung antara Pusdiklat dengan pengadilan-pengadilan.

Kunjungan kerja ini juga menghasilkan poin-poin penting terkait kerja sama antara Balitbang Diklat Kumdil dengan SSR, yaitu pengembangan teknik-teknik pelatihan, pengiriman personel ke SSR, dan kedatangan ahli pendidikan hakim di SSR untuk pengembangan sumber daya manusia di Balitbang Diklat Kumdil.

Sebagaimana diketahui bahwa kunjungan kerja ini merupakan kelanjutan kerja sama antara MA dengan SSR  berdasarkan Nota Kesepahaman (MoU) yan ditandatangani oleh Mahkamah Agung  dengan SSR pada 19 November 2010 yang lalu. MoU ini sendiri terkait dengan  pelaksanaan pelatihan dan program magang bagi para hakim.

Tim Asistensi Pembaruan Peradilan yang diwakili Wiwiek Awiati dan Fifiek Mulyana turut berkesempatan mendampingi delegasi tim kunjungan kerja ini.(*)

[ya]