Ketua MA: Kinerja Mahkamah Agung Membaik

Jakarta, PembaruanPeradilan.net – Kinerja Mahkamah Agung dalam kurun waktu setahun terakhir telah menunjukkan hasil yang membaik. Salah satu indikasi ditunjukkan dengan berkurangnya tunggakan perkara karena peningkatan produktivitas dalam memutus.

Demikian kesimpulan yang dapat dipetik penyampaian Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2011 yang disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung Harifin A. Tumpa pada Selasa (28/2) di Ruang Kusumah Atmadja, Gedung MA RI, Jakarta.

Ketua MA juga menyitir berbagai apresiasi positif diberikan oleh masyarakat dan lembaga negara lain terhadap upaya serius Mahkamah Agung RI dalam melakukan pembaruan dan perubahan. Komisi Informasi Pusat memberikan penghargaan kepada Mahkamah Agung RI sebagai lembaga publik nomor 6 yang paling baik dalam memberikan keterbukaan informasi dari total 82 lembaga publik yang dimonitor sepanjang 2010-2011.

Selain itu survey integritas Komisi Pemberantasan Korupsi yang dirilis pada November 2011 terhadap 89 instansi yang melibatkan 15,540 responden pada total 507 jenis layanan menempatkan Mahkamah Agung RI berada pada peringkat Indeks Integritas Nasional (IIN) tertinggi ke-3 dari Integritas 7 instansi vertikal.

Dalam sektor tata kelola keuangan, tahun 2011 Mahkamah Agung RI mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Opini ini merupakan hasil penilaian pada tahun 2010, di mana sebelumnya sejak tahun 2006 Mahkamah Agung RI mendapat opini Disclaimer.

 

Capaian Tahun 2011

Pelaksanaan fungsi utama memutus dan mengadili Mahkamah Agung sepanjang tahun 2011 terus menunjukkan peningkatan. Dari 12.990 perkara yang masuk, Mahkamah Agung telah mengirim kembali 15.223 perkara ke pengadilan pengaju. Hal ini menghasilkan pengurangan penunggakan perkara di Mahkamah Agung.

Tahun 2011 juga ditandai dengan implementasi Sistem Kamar di Mahkamah Agung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI (SK KMA) Nomor: 142/KMA/SK/IX/2011 tentang Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung, yang kemudian disempurnakan dengan SK KMA Nomor: 017/KMA/SK/II/2012 tentang Perubahan SK KMA Nomor 142/KMA/SK/IX/2011. Sistem kamar diharapkan dapat menghasilkan putusan hakim agung yang lebih berkualitas dan terjaga konsistensinya.

Pada sektor akses terhadap keadilan, Ketua MA menjelaskan implementasi kebijakan Surat Edaran Mahkamah Agung No.10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Bantuan Hukum di Pengadilan, yang meliputi pendirian Pos Bantuan Hukum, bantuan jasa advokat, penghapusan biaya perkara atau prodeo, sidang keliling dan zitting plaats.

Kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin dan marginal. Catatan dari Ditjen Badan Peradilan Umum menyatakan telah 1.455 kasus disidangkan dengan bantuan hukum. Pada Ditjen Badan Peradilan Agama program bantuan hukum dilaksanakan pada 34.647 kasus, yang sebelumnya direncanakan hanya untuk 11.000 kasus.

Selain kebijakan bantuan hukum, Mahkamah Agung juga meningkatkan akses terhadap informasi, salah satunya adalah akses terhadap putusan. Awal tahun 2011, situs putusan Mahkamah Agung RI hanya memuat 23.000 putusan Kasasi/PK, setelah beroperasi sejak tahun 2007. Namun pada akhir tahun 2011, total putusan yang sudah tersedia dan dapat diunduh oleh publik telah berlipat lebih dari 6 kali dan telah melampaui jumlah 150.000-an putusan. Koleksi putusan tidak lagi terbatas pada putusan Kasasi/PK Mahkamah Agung saja, namun seluruh putusan pengadilan tingkat pertama dan banding pada empat lingkungan peradilan.

“Transparansi di pengadilan membawa efek yang positif bagi aparat peradilan. Aparat peradilan akan lebih berhati- hati dalam berprilaku. Instansi yang transparan tentunya mengizinkan publik untuk mengawasi, disinilah bagi saya sisi positifnya karena para aparat peradilan diawasi langsung oleh publik” ujar Harifin.

Sebagai konsekuensi dari mulai berlaku secara efektif Undang-undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada 30 April 2010, maka Mahkamah Agung mengambil dua langkah strategis. Pertama melakukan penyempurnaan terhadap SK KMA Nomor: 144/KMA/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan melalui SK KMA Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Layanan Informasi di Pengadilan serta menyusun Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor: 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan. Diharapkan dengan adanya SK KMA Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 ini maka koordinasi pelaksanaan keterbukaan informasi dan pelayanan publik bisa lebih dioptimalkan.

Terkait dengan sektor pengawasan internal, Mahkamah Agung secara berkelanjutan meningkatkan integritas lembaga peradilan untuk terus menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Sepanjang tahun 2011, Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI menerima total pengaduan sejumlah 3.232 pengaduan, dengan perincian, 2.833 merupakan pengaduan masyarakat, 258 merupakan pengaduan institusi, dan 141 masuk melalui pengaduan online.

Catatan Badan Pengawasan, 43 aparatur peradilan telah dikenakan hukuman disiplin berat, diikuti 22 aparat yang dijatuhi hukuman sedang, 62 orang aparatur peradilan yang dikenakan hukuman disiplin ringan, dan 3 orang dari peradilan militer, dengan perincian 2 orang teguran dan 1 orang penahanan ringan.

“MA menitikberatkan pada pengawasan internal. Belajar dari pengawasan selama 3 tahun, saya menilai pengawasan berjalan efektif dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Banding. Maka, sejak tahun 2007 saya menginstruksikan untuk memberikan anggaran pembinaan kepada Pengadilan Tingkat Banding,” tambah Harifin.

Selain hal-hal tersebut, Ketua MA turut memaparkan hal-hal positif lain yang telah menjadi capaian Mahkamah Agung pada 2011, khususnya pada sektor pembaruan peradilan. Untuk lebih lengkapnya, dapat unduh Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2011.(*)

 

Comments are closed.