Badan Urusan Administrasi: Percepat Penyerapan Anggaran

Jakarta, PembaruanPeradilan.net – Pada tahun anggaran 2011 banyak terjadi penumpukan anggaran di akhir tahun.  Dari keseluruhan dana, BUA hanya menyerap 52,8% dari anggaran yang ada di tahun 2011. Maka, guna persamaan persepsi untuk penggunaan anggaran di masing-masing PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung menyelenggarakan lokakarya Sosialiasi dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan yang diselenggarakan di Bandung selama 3 hari (13-15/02/2012).

Dalam sambutan pembukaan, Kepala BUA Aco Nur menyatakan penyebab tidak terserapnya anggaran dengan baik adalah kurangnya koordinasi di antara masing-masing biro. Ditambahkan lagi bahwa Biro Keuangan sendiri memiliki kapasitas yang memadai untuk penyelenggaraan anggaran, namun kurangnya koordinasi di tahun lalu menyebabkan rendahnya realisasi anggaran di BUA.

Kepala BUA juga mengarahkan agar Biro Keuangan dapat memberikan pengembangan yang lebih baik dalam menyediakan informasi kepada PPK bagaimana menyiapkan suatu kegiatan. Dengan begitu koreksi dapat dikurangi. Masing-masing PPK juga diharapkan memberikan pelaporan dengan cepat yang nantinya juga mempercepat kegiatan selanjutnya.

Selain itu, Kepala BUA juga menekankan pentingnya koordinasi pada saat kunjungan lapangan sehingga baik pengadilan tinggi ataupun pengadilan negeri dapat lebih mengkoordinasikan kegiatan mereka di lapangan. Kepala BUA juga menambahkan pentingnya mendiskusikan masalah yang ada untuk memecahkan dan mencari solusi dan tidak menunda-nunda dalam pemberian informasi.

“Saya mengharapkan penyerapan anggaran tahun ini lebih cepat dibandingkan tahun lalu. Setiap biro juga diharapkan meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran di tahun ini,” ucap Aco Nur.

Pada lokakarya ini juga didiskusikan mengenai Standard Biaya Umum (SBU) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.02/2011 antara lain mengenai perjalanan dinas,  biaya kegiatan luar kantor, honoraria narasumber internal, dan lain sebagainya.

Dalam lokakarya ini juga peserta mendiskusikan mekanisme pengajuan anggaran termasuk masalah-masalah yang muncul dalam pelaksanaan di lapangan.  Pada lokakarya yang sama diselenggarakan juga pelatihan Sistem Informasi Mahkamah Agung RI (SIMARI) Terintegrasi Keuangan di mana peserta mendapatkan pelatihan langsung dari PT. Pradipta Intimedia Selaras sebagai fasilitator.

Lokakarya ini lebih merupakan pertemuan internal di antara biro-biro yang berada di bawah Badan Urusan Administrasi yang diselenggarakan untuk meningkatkan koordinasi dan memastikan pemahaman yang sama tentang proses dan prosedur keuangan yang ada di BUA. Lokakarya dihadiri oleh pejabat Eselon III, IV serta staff yang bertanggung jawab mengenai keuangan di biro masing-masing.

Beberapa pihak yang hadir sebagai narasumber adalah Kepala Bagian Perbendaharaan pada Biro Keuangan  Sardiyono dan Kasubag Tata Usaha pada Biro Keuangan Yelvi Itnawati.(*)

[yy]