Perlu Peningkatan Standar Pengamanan Dalam Persidangan

Jakarta, PembaruanPeradilan.net – Standar penanganan ketertiban dan keamanan dalam proses persidangan akan segera ditingkatkan. Demikian dinyatakan oleh Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI Widayatno Sastrohardjono dalam sambutan yang disampaikan olehnya pada pembukaan Diskusi Pemaparan Hasil Survey Inventarisasi Masalah Ketertiban Ruang Sidang oleh kantor Department of Justice Office of Overseas Prosecutorial Development, Assistance and Training (OPDAT).

Diskusi penting yang digelar di Ruang Wiryono Gedung MA RI Jakarta, Jumat (27/1/2012) lalu ini merupakan tindak lanjut dari rangkaian kegiatan tim dari US Marshall Service telah berkeliling ke beberapa pengadilan negeri di Indonesia beberapa bulan lalu. Tim ini telah berkeliling ke PN Jakarta Barat, PN Jakarta Selatan, PN Jakarta Barat, PN Tanjung Pinang, PN Denpasar dan PN Medan untuk melaksanakan inventarisasi masalah keamanan dan ketertiban dalam proses persidangan khususnya di ruang sidang. Inventarisasi secara khusus mendalami proses persidangan Abu Bakar Baasyir.

Hadir dalam diskusi ini adalah Mr Terry M. Keeney dari kantor OPDAT, James P. Schield -Chief Operation International Operations Office of the Associate Director US dan Carl W. Caulk -Deputy Assistant Director. Sementara itu, sebagai tuan rumah Pimpinan MA didampingi Panitera MA, Direktur Pranata dan Tatalaksana Peradilan.

Turut hadir pula Ketua Pengadilan di wilayah DKI Jakarta, delegasi Kejaksaan Agung RI, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian yang dalam hal ini diwakili oleh Densus 88, Badan Narkotika Nasional, dan Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK).

Perlunya Protokol Pengamanan Persidangan

Dalam diskusi yang dipandu oleh Ketua Muda Pidana Khusus Djoko Sarwoko, Carl W. Caulk dari US Marshall mengawali paparannya dengan memberikan pujian bagi peradilan Indonesia, atas keberhasilannya selama ini dalam penanganan persidangan perkara-perkara berisiko tinggi seperti kasus terorisme.

Selanjutnya ia memberikan beberapa catatan terhadap praktek-praktek yang menurutnya cukup berisiko bagi aparat peradilan Indonesia. “Masih cukup banyak kebutuhan sistem pengamanan persidangan Indonesia untuk memastikan persidangan yang aman,” jelasnya.

Terkait hal ini dirinya menyampaikan saran perlumya undang-undang mengenai penghinaan pengadilan (contempt of court), perlunya aparat khusus penegak hukum di pengadilan, sistem keamanan fisik seperti alat detektor logam, dan lain sebagainya. Kebutuhan lainnya adalah adanya manajemen keamanan di persidangan, sirkulasi petugas pengadilan, prosedur penanganan tahanan yang lebih baik.

Salah satu kritik khusus yang disampaikan adalah praktek penanganan dan transportasi tahanan. Saat ini transportasi tahanan dilakukan oleh jaksa. Terry M. Keeney menyatakan bahwa praktek transportasi tahanan oleh jaksa bukanlah praktek terbaik yang berlaku di banyak negara. Karena pada prinsipnya jaksa tidaklah terlatih untuk melakukan pengamanan tahanan, sehingga berisiko tinggi terhadap keamanan jaksa itu sendiri.

Seharusnya transportasi tahanan memang harus dilakukan oleh petugas terlatih. Menurut Terry, di Amerika Serikat sendiri tingkat risiko yang dihadapi petugas transportasi tahanan cukup tinggi. Setiap tahunnya, selalu ada korban di pihak Marshall Service terkait dengan pelaksanaan fungsi transportasi tahanan ini.

Selain itu perlu dilakukan pemisahan penanganan tahanan, antara tahanan yang menjadi terdakwa dengan tahanan yang menjadi saksi. Praktek selama ini yang tidak membedakan keduanya membuat tahanan yang menjadi saksi terekspos risiko tinggi terhadap ancaman, maupun penganiayaan.

Dalam sesi diskusi juga berkembang perihal penanganan perkara-perkara berisiko tinggi, khususnya kasus terorisme. Keahlian serta jaringan yang dimiliki oleh terdakwa perkara terorisme secara khusus membuat sidang perkara terorisme bisa sangat berisiko, tidak hanya bagi pelaksanaan sidang itu sendiri, namun juga keselamatan para pejabat persidangan yang terlibat, misalnya dari sisi hakim, penuntut, maupun panitera.

Brigjen Benny Mamoto dari BNN mengangkat masalah narkoba sebagai perkara yang berisiko tinggi. Menurutnya, jaringan yang dimiliki oleh pengedar narkoba bisa juga meningkatkan risiko proses persidangannya.

Rencana Tindak Lanjut Kerjasama

Ketua Muda Pidana Khusus MARI, Djoko Sarwoko mengakui bahwa saat ini sistem pengamanan persidangan di Indonesia masih sangat ketinggalan dari kebutuhan. Penyempurnaan perlu dilakukan, karena berbagai fakta yang berkembang dalam diskusi diketahui bahwa meskipun saat ini pengadilan di wilayah DKI Jakarta sudah memiliki standar operasi untuk pengamanan persidangan, namun nyatanya pengadilan hanya memiliki tenaga satuan pengamanan (satpam) yang status kepegawaiannya adalah honorer.

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluhkan bahwa untuk tahun anggaran 2012, maka hanya tersedia DIPA untuk 13 orang satpam di pengadilan negeri Jakarta Pusat, padahal pengadilan tersebut merupakan pengadilan umum, sekaligus pengadilan niaga, tindak pidana korupsi, hak asasi manusia, dan pengadilan hubungan industrial.

Pihak OPDAT mengusulkan beberapa tindak lanjut kerjasama, antara lain 1) pelatihan tentang manajemen persidangan berisiko tinggi, kesiagaan darurat, rancangan gedung persidangan; 2) sesi observasi terhadap pelaksanaan manajemen sidang berisiko tinggi di Los Angeles; 3) studi banding ke beberapa pengadilan di puerto rico; 4) pengembangan protokol keamanan persidangan dan; 5) dukungan terhadap tim perumus UU keamanan persidangan.(*)

[as]

1 Trackback / Pingback

  1. Website Resmi PN Sinabang ~ Jl.Tgk. Diujung No. 406 Sinabang, Simeulu – Aceh » » PERLU PENINGKATAN STANDAR PENGAMANAN DALAM PERSIDANGAN

Comments are closed.