Keterbukaan Informasi Membuktikan Integritas Peradilan

Jakarta, PembaruanPeradilan.net –  Keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari sebuah pelayanan peradilan di masa sekarang. Integritas peradilan dalam memberikan pelayanan kepada pencari keadilan ditunjukkan dengan keseriusan terkait keterbukaan informasi. Demikian disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung  Harifin A Tumpa ketika membuka ‘Regional Workshop on Judicial Integrity in Southeast Asia” di Jakarta, Kamis (26/1/2012).

“Keterbukaan informasi melalui situs web sangat diperlukan untuk menunjukkan integritas peradilan,” kata Harifin Tumpa dalam pidato pembukaan acara tersebut. Pernyataan tegas Ketua MA sejalan dengan program prioritas pembaruan peradilan dalam rangka peningkatan akses masyarakat terhadap keadilan.

Turut hadir memberikan sambutan adalah Ketua Komisi Yudisial Eman Suparman yang menyatakan integritas peradilan merupakan hal yang menjadi tantangan bagi lembaga peradilan di setiap negara. Menurutnya lembaga peradilan perlu secara konsisten menjaga nilai-nilai dan para hakim memegang teguh kode etik profesi dalam rangka menjaga integritas tersebut.

“Topik utama dari acara ini adalah masalah integritas peradilan, suatu isu yang penting untuk dibicarakan bersama agar lembaga peradilan dapat menjadi problem solver dan memberi rasa keadilan,” ujar Ketua KY, Eman Suparman.

Lokakarya regional ini diikuti oleh 8 negara ASEAN dan 6 negara Asia Pasifik yaitu Afghanistan, Bangladesh, India, Indonesia, Filipina, Malaysia, Myanmar, Srilanka, Laos, Singapura, Thailand, Timor Leste, Nepal, serta mengundang perwakilan Australia, Belanda, China, Jerman dan New Zealand.

Dalam lokakarya ini diharapkan akan dibahas perkembangan terbaru dan pendekatan  terkini mengenai implementasi prinsip-prinsip Bangalore di negara-negara ASEAN.

Mengenai Judiciary Integrity Group

Judiciary Integrity Group (JIG) merupakan entitas independen, otonom, non profit, dan bersifat sukarela, yang dimotori oleh anggota-anggotanya yang terdiri dari pimpinan-pimpinan peradilan, hakim senior di negaranya masing-masing, atau di tingkat regional maupun internasional, menikmati independensi dari kekuasaan eksekutif dan kebulatan tekad untuk memperdalam dan memperluas kualitas administrasi peradilan dalam cara-cara yang tepat.

Pada awalnya sebelum JIG terbentuk, diadakan lokakarya “Penguatan Integritas Peradilan” pada bulan Oktober 1999 bersamaan dengan dilaksanakannya Konferensi Anti Korupsi Internasional yang ke-9 di Durban, Afrika Selatan.

Lokakarya tersebut dihadiri lebih dari 160 peserta dari berbagai latar belakang termasuk hakim, advokat, akademisi, Kementrian Negara-Negara, anggota parlemen, aktivis HAM dan perwakilan CSO. Salah satu pesan dari lokakarya tersebut adalah adanya kebutuhan untuk memformulasikan dan melaksanakan konsep akuntabilitas peradilan tanpa mengikis kemandirian peradilan.

Kemudia JIG dibentuk berdasarkan hasil lokakarya tersebut pada awal tahun 2000 yang kemudian dilanjutkan dengan lokakarya Pusat Penelitian dan Pengembangan Transparansi Internasional dengan Nihal Jayawickrama dan Jeremy Pope bersama-sama dengan delapan Ketua Mahkamah Agung dari negara- negara Afrika dan empat Ketua Mahkamah Agung dari Negara-negara Asia.(*)

[ya]

1 Trackback / Pingback

  1. Website Resmi PN Sinabang ~ Jl.Tgk. Diujung No. 406 Sinabang, Simeulu – Aceh » » KETERBUKAAN INFORMASI MEMBUKTIKAN INTEGRITAS PERADILAN

Comments are closed.