Upaya Standardisasi Format/Templat Putusan MA

Jakarta, PembaruanPeradilan.net – Hakim Mahkamah Agung sering menemukan berbagai inkonsistensi dalam pengetikan dan redaksional putusan yang sifatnya cukup mendasar. Misalnya, masalah penulisan istilah Jaksa Penuntut Umum, format penulisan nomor, mata uang, istilah biaya/ongkos perkara. Atas permasalahan-permasalahan tersebut, Mahkamah Agung merasa memerlukan sebuah format atau templat putusan yang dapat berlaku seragam.

Demikian pemikiran yang disampaikan oleh Hakim Agung Sulthony Mohdally dalam konsinyering Kelompok Kerja Sertifikasi Pola Templat Putusan Kasasi dan Peninjauan Kembali Pada Mahkamah Agung pada Minggu (11/12/2011) di Karawaci, Tangerang.

“Templat yang dilengkapi dengan aturan main, dalam bentuk dasar hukum keberlakuannya untuk memastikan operasionalisasi templat tersebut. Apabila ini tidak tersedia, maka template ini sulit untuk dapat mencapai hasil yang optimal,” katanya dalam sambutan pembukaan kegiatan konsinyering.

Sementara itu, Panitera Mahkamah Agung Suhadi, dalam sambutannya mengatakan bahwa pada prinsipnya upaya penyusunan templat ini telah dirintis sejak tahun 2007, ketika itu di bawah kepemimpinan Wakil Ketua Mahkamah Agung Mariana Sutadi. Hasilnya, telah dibentuk templat untuk perkara pidana dan perdata, dan telah disebarluaskan untuk dipakai oleh kalangan internal.

Untuk menyempurnakan templat yang sudah ada dan penyeragaman, maka dibentuklah Kelompok Kerja Standardisasi Dan Sertifikasi Pola Template Putusan Kasasi Dan Peninjauan Kembali Pada Mahkamah Agung berdasarkan Surat Keputusan Ketua MA Nomor 181/KMA/SK/XI/2011 yang terdiri dari para panitera muda perkara, panitera muda kamar, asisten hakim senior, Tim Asistensi Pembaruan Peradilan dan tim pendamping dari Lembaga Kajian untuk Independensi Peradilan (LeIP).

Pokja 2011 ini bertujuan untuk berjalan lebih jauh daripada itu, seiring dengan implementasi sistem Kamar pada Oktober 2011, diharapkan templat putusan tidak hanya meliputi putusan yang dihasilkan seluruh kamar yang ada di Mahkamah Agung, namun juga penetapan-penetapan, yang diperlukan pada perkara-perkara tertentu yang memang belum ada standardisasinya.

Dalam kesempatan yang sama, peneliti LeIP Arsil memaparkan beberapa kesalahan yang sering terjadi dalam perkara pidana yang perlu diperhatikan, karena menyebabkan kegagalan pemahaman dari publik.

Menurutnya, karena putusan MA tidak ter-cluster dengan jelas, sering terjadi kesalahan pemahaman wartawan dalam menjelaskan perkara. Akibatnya, tidak jarang wartawan mengutip alasan kasasi sebagai pertimbangan hukum, yang tentunya bisa menimbulkan kesalahan pemahaman terhadap putusan Mahkamah Agung itu sendiri.

Mandat Kelompok Kerja

Secara konseptual, Pokja sertifikasi templat bertujuan untuk : pertama, menciptakan standardisasi dan  konsistensi dalam penulisan putusan Mahkamah Agung, kedua meningkatkan efisiensi penyusunan, penyimpanan dan publikasi naskah putusan di Mahkamah Agung.

Ketiga untuk mendorong seluruh Hakim Agung dan Panitera Pengganti menyusun dan membuat semua bagian penting dalam putusan, terutama bagian pertimbangan hukum dan keempat untuk memudahkan pembaca untuk memahami putusan Mahkamah Agung RI mengingat bahwa putusan MA tersedia secara online di situs putusan, dan oleh karenanya perlu dipastikan bahwa publik memahami putusan tersebut.

Selain standardisasi dan sertifikasi putusan, Pokja ini diharapkan dapat menerbitkan buku pedoman penulisan putusan Kasasi/PK Mahkamah Agung yang dapat dipergunakan oleh pejabat-pejabat baru Mahkamah Agung RI untuk memastikan bahwa ke depannya akan tercipta standardisasi putusan yang berkelanjutan.

[AS]

Comments are closed.