Pelayanan Informasi Bagian Penting Dari Pelayanan Publik

Jakarta, PembaruanPeradilan.net – Pelayanan informasi di lembaga peradilan merupakan hal yang penting, karena pelayanan informasi merupakan salah satu faktor dominan dalam keberhasilan pelayanan publik pada umumnya.

“Jadi, apa yang kita lakukan adalah dalam rangka memberikan pelayanan informasi yang merupakan bagian penting dari pelayanan publik, yang ujung-ujungnya demi mewujudkan visi-misi MA,” tegas Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Wahyu Widiana dalam kegiatan Lokakarya Pelayanan Meja Informasi  pada Senin (12/12/2011) di Jakarta, sebagaimana dikutip dari Badilag.net.

Wahyu juga berkesempatan mempresentasikan  SK Dirjen Badilag No. 017/2011 tentang Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama berikut dengan penjelasan latar belakang terbitnya.

Dalam kesempatan yang sama, Hakim Agung Suhadi memaparkan seluk-beluk keterbukaan informasi di MA dan empat lingkungan peradilan di bawahnya. Dirinya mengingatkan, SK KMA Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007  tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan merupakan tonggak sejarah bagi keterbukaan informasi, tidak hanya di lingkungan peradilan tapi juga di Indonesia.

“SK tersebut sudah ada sebelum lahirnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Pelayanan Publik,” ujar pria yang pernah menjabat Panitera MA ini.

Suhadi menjelaskan kebijakan keterbukaan informasi di  MA diubah dengan SK KMA 1-144//KMA/SK/I/2011 tentang Pelayanan Informasi di Pengadilan yang memuat hal-hal mengenai kategorisasi informasi, pengelola informasi, prosedur pemberian informasi, anonimisasi putusan hingga mekanisme pelaporan.

Secara khusus, Suhadi memberikan apresiasi kepada peradilan agama karena keunggulan peradilan agama dalam implementasi teknologi informasi dan keterbukaan informasi di lingkungan peradilannya agama.

Leisha Lister, dari Family Court of Australia, mengatakan peradilan agama telah mengalami perkembangan luar biasa. Dirinya menambahkan, lokakarya ini merupakan kesempatan belajar yang bagus buat para peserta dan dirinya. Karena itu, pihaknya menyambut baik kerjasama ini.

“Kami banyak belajar dari pengadilan Anda untuk saya bawa ke negara saya,” tutur warga negara Australia ini.

Lokakarya ini diselenggarakan Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan Family Court of Australia  selama tiga hari, 12-14 Desember 2011. Lokakarya yang diikuti sebanyak 30 peserta utusan dari MSy Aceh dan PTA seluruh Indonesia ini terselenggara dengan dukungan AUSAID AIPJ. (*)

[ya]