Simplifikasi Manajemen Perkara Pada Hoge Raad Belanda

Salah satu topik utama materi kunjungan kerja delegasi Mahkamah Agung ke Hoge Raad, Belanda pada 31 Oktober 2011 sampai 4 November 2011 adalah mengetahui dan mendalami pelaksanaan sistem manajemen perkara pada Hoge Raad. Bagi MA hal ini menjadi topik penting dalam rangka mendukung pelaksanaan sistem kamar sebagaimana diatur dalam SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 142 KMA/SK/IX/2011 tentang Implementasi Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung RI.

Sebelum implementasi sistem kamar pada MA yang ditetapkan pada 19 September 2011 lalu, MA melalui Pokja Penerapan Sistem Kamar di MA terlebih dahulu mengadakan konsultasi dengan berbagai pihak, termasuk salah satu di antaranya adalah Hoge Raad Kerajaan Belanda.

Ada beberapa hal yang menjadi signifikansi  untuk memahami lebih jauh sistem manajemen perkara pada Hoge Raad Belanda. Pertama,  sama seperti Indonesia, Belanda memiliki tradisi sistem hukum civil law, mengingat sistem hukum tersebut diwariskan oleh Pemerintahan Kolonial Belanda ke sistem hukum Indonesia. Kedua, Hoge Raad merupakan pengadilan tingkat paling tinggi dengan fungsi kasasi yang sama dengan Mahkamah Agung RI.

Ketiga, Hoge Raad juga mengimplementasikan sistem kamar penuh, yang terdiri dari 3 kamar, yaitu kamar pidana, perdata dan pajak. Keempat, jumlah hakim pada Hoge Raad sebagai pengadilan tertinggi relatif banyak sejumlah 41 orang hakim agung. Situasinya ini agak berimbang dengan Mahkamah Agung RI yang hakimnya terdiri dari sekitar 51 orang.

Kelima, beban kerja Hoge Raad Belanda dalam menangani perkara lebih ringan dari beban Mahkamah Agung. Statistik menunjukkan Hoge Raad menangani sekitar 5000-an perkara per tahun, kurang dari separuh dibandingkan dengan kondisi perkara pada Mahkamah Agung yang pada tahun 2010 menangani 13.000-an perkara.

 

Mendorong Konsistensi dan Menekan Waktu Penanganan Perkara

Walaupun pada umumnya alur penanganan perkara Hoge Raad Belanda mirip dengan Mahkamah Agung, namun ada beberapa fitur penting yang perlu dicatat dalam memahami sistem manajemen perkara pada Hoge Raad.

Pertama, menurut Justice M.A. Loth, hakim pada Hoge Raad Belanda berfungsi untuk menjaga kepastian / konsistensi hukum melalui pelaksanaan fungsi kasasi. Terkait hal ini President Hoge Raad, GJ Corstens, menjelaskan meskipun hakim adalah independen, namun independensi ditafsirkan sebagai independensi terhadap kekuasaan eksekutif dalam memutus.

Namun ke dalam, situasinya adalah kolegial, di mana perkara-perkara diputus secara majelis yang terdiri dari lima atau tiga orang dan melalui proses pengambilan keputusan melalui rapat pleno kamar  yang diselenggarakan secara rutin. Konsekuensinya, majelis hakim harus tunduk kepada putusan kolegial Hoge Raad yang diambil dalam sistem kamar, apabila pendapat majelis berbeda dengan pendapat kamar. Hal ini demi menjamin kepastian hukum.

Kedua, adanya mekanisme pemberian opini hukum (advices) yang diberikan oleh tenaga ahli sebelum perkara dibaca oleh hakim. Dalam proses memeriksa dan memutus, majelis hakim Hoge Raad dibantu oleh sekelompok ahli yang dikoordinasikan oleh Advocaat General pada Hoge Raad.

Masing-masing kamar memiliki sekitar 5 hingga 6 Advocaat General yang secara keseluruhan didukung oleh total sekitar 100 orang tenaga ahli yang bekerja penuh waktu melaksanakan fungsi pembuatan opini hukum terhadap seluruh perkara yang masuk (kecuali perkara pajak). Kelompok yang disebut dengan istilah Parket ini bertugas untuk memberikan nasihat kepada Hoge Raad dan independen terhadap pemerintah, parlemen, maupun partai politik.

Opini hukum Parket didasarkan kepada kajian terhadap fakta yang harus dipakai oleh Hoge Raad dalam mengambil keputusannya, pertanyaan hukum yang harus dijawab oleh Hoge Raad, putusan yang dimintakan banding, pendapat akademis dan preseden-preseden yang ada. Selain itu Parket juga memberikan pilihan tentang solusi hukumnya. Meskipun Hoge Raad tidak terikat kepada pendapat Parket, opini hukum Parket diterbitkan secara online dan dikirimkan kepada para pihak sebagai bahan pembuatan argumen kasasi.

 

Beberapa Perubahan Signifikan

Selama beberapa tahun terakhir Hoge Raad Belanda telah menjalani proses perubahan luar biasa dalam proses memeriksa dan memutus. Justice M.A. Loth mengatakan bahwa untuk simplifikasi penanganan perkar, dan merespon naiknya tunggakan perkara, sejak tahun 1986 dimungkinkan untuk memeriksa perkara dengan majelis yang terdiri dari 3 orang, ketimbang 5 orang sebagaimana pada prosedur sebelumnya. Meskipun majelis 5 orang tetap dimungkinkan dalam hal perkara yang ditangani dianggap kompleks. 

Mekanisme tersebut diatur dalam amandemen Judicial Organization Act (semacam Rechtilijke Organisatie/RO di Indonesia). Selain itu, baru genap dua tahun sejak Hoge Raad menyelesaikan proses transformasi manajemen pencatatan perkaranya dari manual ke sepenuhnya elektronik.

Jenis perkara yang dapat diperiksa oleh Hoge Raad juga dipersempit. Melalui amandemen pasal 80a Judicial organization Act, diperkenalkan sistem seleksi perkara yang sangat membatasi perkara yang tidak berdasar untuk bisa masuk ke Hoge Raad. Sehingga Hoge Raad hanya fokus kepada masalah-masalah hukum yang serius.

 

Prosedur Administrasi untuk Menekan Waktu Penanganan Perkara

Pada prinsipnya penanganan perkara di Hoge Raad merupakan gabungan antara berkas cetak dan elektronik. Berkas yang diterima dari pengadilan bawah terus disirkulasikan secara cetak, sementara register dan kontrol pergerakan berkas dilakukan secara elektronik.

Penting untuk dicatat bahwa proses registrasi perkara pada Hoge Raad sangatlah sederhana. Semua surat masuk, termasuk berkas, akan diterima oleh suatu unit di bawah Kepaniteraan Hoge Raad. Unit tersebut akan langsung bekerja melakukan pemilahan antara berkas perkara dengan non-perkara, kelengkapan scanning, dan pemilahan jenis perkara berdasarkan tiga kamar yang ada. Proses dilanjutkan dengan pemberian nomor register yang merupakan nomor register universal bagi semua jenis perkara, terlepas dari jenis perkaranya.

Ketiga langkah ini dilakukan dalam satu unit yang terdiri dari sekitar 10 orang. Bila diperhatikan beban kerja yang ada, yaitu sekitar 5,500 perkara ditambah sekitar 9,500 surat, maka proses yang dijalankan telah cukup efisien dan efektif.

Setelah registrasi, berkas langsung dikirim ke sub unit administrasi kamar, di mana akan dilakukan pengecekan administrasi yang meliputi : kelengkapan, kepatuhan jangka waktu, putusan pengadilan tingkat sebelumnya dan hal –hal lain. Selanjutnya administratur kamar akan mengirim berkas tersebut ke Parket, yang akan memerlukan waktu 3-6 bulan untuk memberikan opininya. Sebagaimana sudah dijelaskan, opini Parket tidak mengikat majelis, namun opini tersebut akan diterbitkan dalam situs web Hoge Raad dan dikirim ke para pihak yang kemudian dapat mendasarkan opini tersebut untuk membuat memori kasasi maupun kontra memori.

Berkas yang telah memiliki opini akan dikembalikan ke administratur kamar tersebut yang berdasarkan mekanisme random terarah (kalkulasi beban kerja, keahlian dan lain sebagainya) akan selanjutkan akan menentukan majelis yang akan memeriksa perkara tersebut. Hal ini tidak berlaku bagi kamar pajak, yang distribusinya didasarkan dilakukan sesuai dengan sub kamar, dimana sub kamar pada Kamar Pajak terdiri dari Pajak Perseroan dan Pajak Penghasilan individual.

Selanjutnya majelis akan bekerja secara sekuensial, persis seperti pada Mahkamah Agung RI. Tahapan dimulai dari pembaca pertama yang biasanya merupakan anggota majelis yang paling muda dan seterusnya. Biasanya untuk menghindari penguluran waktu penyelesaian perkara, ketua majelis pada saat pengedaran sudah menentukan estimasi tanggal musyawarah, dan tanggal tersebut diberitahukan kepada para pihak. Apabila karena satu dan lain hal tanggal musyawarah terpaksa berubah, maka harus juga ada pemberitahuan kepada para pihak, sehingga proses penyelesaian perkara dapat terkontrol.

Selanjutnya opini para pembaca disirkulasikan via e-mail sehingga alur informasi bisa cepat beredar, meskipun berkas cetak masih tersedia dan disirkulasikan. Menurut drs AF Rotscheid, Direktur Administrasi pada Hoge Raad, standar penyelesaian perkara pada Hoge Raad didasarkan kepada tingkat clearance rate, atau jumlah perkara yang selesai pada tahun ini haruslah sama dengan jumlah perkara yang masuk, untuk memastikan tidak terbentuknya tunggakan. Sementara itu dari sisi waktu, estimasi penyelesaian perkara adalah satu tahun sejak diterima pada Hoge Raad.

 

Peluang Aplikasi di Indonesia

Secara umum ada hal-hal yang sebenarnya dapat dipertimbangkan untuk disadur untuk keperluan Mahkamah Agung, khususnya dalam implementasi sistem kamar. Keberadaan Parket misalnya, yang sebetulnya bukanlah hal yang asing pada Mahkamah Agung RI. Pada tahun 1990-an, dikenal apa yang disebut sebagai hakim tinggi raportir, yang pada intinya bertugas untuk memberikan summary terhadap permohonan kasasi yang masuk, sehingga majelis bisa terbantu dalam proses memeriksa dan memutus. Hanya saja perlu dipikirkan untuk meminimalisir ekses negatif yang dulu menjadi alasan dihapuskannya sistem hakim tinggi raportir.

Dari sisi batas waktu, sudah ada SK KMA nomor 138/KMA/SK/IX/2009 yang memberikan batasan yang tegas tentang jangka waktu penanganan perkara. Namun demikian penting juga untuk mempertimbangkan agar tanggal musyawarah sidang ditentukan sejak awal, dan setiap perubahan harus diketahui oleh para pihak, untuk memastikan alur informasi yang paling baik dalam penyelesaian perkara.

Memang masih banyak peluang penyempurnaan dalam proses penerimaan, penelaahan dan registrasi. Bagaimanapun juga Hoge Raad Belanda, mampu menargetkan waktu satu tahun untuk menyelesaikan perkara sejak registrasi, termasuk waktu yang diperlukan untuk melakukan korespondensi dalam rangka penyerahan memori (pada Hoge Raad penyerahan Memori dan kontra memori dilakukan di Hoge Raad, bukan di pengadilan pengaju), dan pemberian opini oleh Parket.

Dalam hal teknologi dan informasi, Mahkamah Agung pada dasarnya sudah cukup maju. Sistem yang ada saat ini sudah mampu menjadi garda depan keterbukaan dan akuntabilitas lembaga peradilan. Hanya saja, perlu penyesuaian terkait dengan rencana strategi optimalisasi dan penyempurnaannya dalam rangka Business Process Reengineering, sehingga pada akhirnya seluruh infrastruktur teknologi informasi bisa terintegrasi dengan peran Sumber Daya Manusia yang ada dan proses itu sendiri yang pada akhirnya menjadikan proses manajemen perkara sebagai proses yang efektif, efisien dan berkelas dunia.

 

Comments are closed.