Raad van State: Fungsi Penasehat Sekaligus Otoritas Banding Administratif

Den Haag, PembaruanPeradilan.net – Delegasi Mahkamah Agung RI dibagi dalam dua kelompok pada hari ketiga kunjungan kerja yaitu pada  Selasa (1/11/2011). Kelompok pertama akan mengunjungi Raad van State (Council of The State) dan kelompok kedua akan berkunjung ke Raad vor de Rechtspraak.

Laporan ini akan membahas hasil kunjungan ke Raad van State yang merupakan salah satu lembaga tinggi dalam struktur tata negara Belanda.

Raad van State dapat disamakan dengan Dewan Pertimbangan Agung (DPA) yang dahulu ada di Indonesia, yang pada amandemen konstitusi ke empat pada tahun 2002 telah dihapus. Untuk menjalankan fungsi DPA tersebut sekarang dibentuk lembaga yang dikenal sebagai Dewan Pertimbangan Presiden.

Kunjungan kerja ke Raad van State menjadi sangat relevan bagi delegasi Mahkamah Agung, karena juga melaksanakan fungsi peradilan selain memberikan nasihat kepada pemerintah. Tidak seperti DPA di Indonesia yang hanya berfungsi sebagai lembaga pemberi nasihat. Raad van State melaksanakan fungsi peradilan sebagai pengadilan tingkat banding terhadap putusan badan-badan eksekutif, atau di Indonesia fungsi ini melekat pada peradilan tata usaha negara.

Menurut Ketua Muda Tata Usaha Negara, Paulus E. Lotulung, kunjungan ke Raad van State merupakan hal yang penting, karena sepanjang usia kerjasama Mahkamah Agung RI dengan Kerajaan Belanda, baru kali ini berkesempatan berkomunikasi dengan Raad van State. Sebagai sesama lembaga yang memiliki otoritas atas banding administrasi, sudah selayaknya Mahkamah Agung juga melihat bagaimana Raad van State bekerja menjalankan fungsi-fungsinya.

“Saya berharap bahwa kunjungan awal ini bisa menjadi batu loncatan bagi kerjasama lebih jauh di masa yang akan datang,” kata hakim agung tersebut.

Mengenal Sekilas Raad van State

Raad van State merupakan lembaga tinggi negara paling tua dalam sejarah Kerajaan Belanda yang didirikan pada tahun 1531 sebagai pendamping Ratu Belanda dalam melaksanakan tugas pemerintahan.

Raad van State memiliki dua fungsi yang terbagi ke dalam dua divisi yaitu fungsi penasihat dan fungsi pengadilan administratif. Raad van State diketuai oleh Ratu Belanda didampingi satu orang Wakil Ketua dan total hingga 10 anggota yang disebut anggota dewan (chancellor). Selain anggota dewan tersebut, pada kedua divisi juga memiliki state chancellor yang merupakan perwakilan dari wilayah-wilayah di Belanda, yang jumlahnya ditentukan oleh undang-undang. Untuk saat ini jumlah state chancellor adalah 60 orang.

Anggota Raad van State dan anggota state chancellor ditunjuk berdasarkan keahlian dan pengalaman dalam urusan legislatif, administratif ataupun yudisial. Mereka berlatar belakang akademisi, administrasi publik, lembaga peradilan dan pemerintah.

Fungsi pengadilan administrasi Raad van State dibagi menjadi tiga kamar yang berbeda, yaitu Kamar Tata Kota, yang memiliki kewenangan atas perkara-perkara yang timbul dari UU Tata Kota, UU Konservasi Alam, UU Infrastruktur Transportasi ( Prosedur Perencanaan), UU Kebisingan Publik, dan lain-lain.

Kamar kedua adalah kamar orang asing, yang memiliki kewenangan atas UU Warga Asing tahun 2000 (suaka politik, ijin tinggal, tahanan). Terakhir adalah Kamar Umum, yang memiliki kewenangan atas perkara Ijin Lingkungan (ketentuan umum), UU pengairan, UU Pengelolaan Lingkungan, UU Perlindungan Tanah, Keterbukaan Informasi, peraturan daerah, dan lain sebagainya.

Menurut Mr Peter van Dijk, salah satu state chancellor Raad van State, fungsi peradilan merupakan fungsi penting dari Raad van State. Secara kuantitatif, tidak kurang dari 13,000 perkara sengketa administratif diterima dan diputus oleh Raad van State setiap tahunnya.

Meskipun demikian Raad van State bukanlah pengadilan kasasi, karena pemeriksaannya masih menyangkut fakta. Putusan Raad van State biasanya bersifat final dan mengikat, namun terdapat pengecualian bagi perkara pajak yang masih terbuka peluang upaya hukum kasasi.

Selain itu, pada Raad van State juga melekat fungsi pertimbangan yang bersifat mutlak, namun tidak mengikat. Fungsi tersebut menyediakan nasihat atau saran kepada pemerintah terhadap : semua rancangan undang-undang yang hendak dimasukkan ke Parlemen oleh pemerintah; semua perjanjian internasional untuk mendapatkan persetujuan parlemen; semua aturan dalam pemerintahan sebelum diumumkan oleh Ratu; dan saran-saran lain yang diminta oleh pemerintah.

Terkait dengan proses legislasi, secara prosedural, Dewan Perwakilan Rakyat akan meminta nasihat kepada Raad van State atas rancangan undang-undang yang akan dibicarakan di parlemen, baik itu merupakan inisiatif pemerintah, ataupun inisiatif DPR. Pemerintah dan DPR juga dapat meminta nasihat Raad van state terkiat undang-undang dan kebijakan administrasi publik.

Akan tetapi sifat nasihat tersebut tidaklah mengikat, artinya parlemen tetap bisa mengambil putusan yang berlawanan daripada opini Raad van State.

Mrs Anneke Loofs, pengacara pada Direktorat Penasihat yang menangani fungsi pertimbangan pada Raad van State mengatakan bahwa Raad van State dapat menghasilkan sekitar 600 opini setiap tahun atau setidaknya dua opini setiap harinya. Dari total tersebut 95%-nya dikeluarkan dalam jangka waktu maksimal tiga bulan sejak permohonan permintaan pendapat diterima. (*)

[as/ya]