Optimalisasi Pelayanan Pengadilan Agama Tulungagung

Jakarta, PembaruanPeradilan.net – Lembaga peradilan terus bergerak menuju perbaikan. Tidak hanya pada level pusat di Mahkamah Agung, juga termasuk satuan-satuan kerja yang ada di daerah. Salah satunya adalah Pengadilan Agama Tulungagung yang terus berupaya meningkatkan pelayanan untuk para pencari keadilan.

Rabu (2/11/2011) pagi, seorang perempuan berniat mendaftarkan gugatan cerai ke PA Tulungagung. Dirinya mengisi blangko khusus yang sebagian berisi uraian dan sebagian lagi hanya berupa check list.

“Tidak sulit kok, mas,” jawabnya ketika ditanya salah seorang petugas mengenai kesulitan pengisian blangko tersebut, sebagaimana dikutip dari Badilag.net.

PA Tulungagung menyediakan blangko gugatan cerai untuk para pihak yang hendak beperkara. Selain blangko gugatan cerai, ada pula blangko permohonan cerai talak dan blangko-blangko lain sesuai kompetensi peradilan agama. Di samping itu, untuk orang-orang yang akan menjadi saksi dalam persidangan, pengadilan agama kelas IA ini menyediakan blangko juga. Penyediaan blangko ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat yang akan berperkara.

Upaya ini ditempuh lantaran secara resmi di PA Tulungagung belum ada Pos Bantuan Hukum yang memberikan jasa pembuatan gugatan bagi orang-orang yang tidak mampu. Pengadilan juga tidak melayani pembuatan gugatan.

Proses Beperkara di PA Tulungagung

Masyarakat yang hendak beperkara dapat menghadap meja informasi/resepsionis. Hampir seluruh pelayanan pengadilan berhulu dan berhilir di sini. “One stop service and education. Itu motto kami,” ujar Panitera/Sekretaris PA Tulungagung, Machsun.

Bagi masyarakat yang baru mendatangi Meja Informasi dapat langsung menekan tombol khusus untuk mendapatkan nomor antrian agar mendapatkan pelayanan dari Petugas informasi. Bila saatnya tiba, terdengar suara panggilan dari mesin otomatis, disertai tampilan panggilan di layar LCD yang terpajang di meja informasi.

Bagi masyarakat yang hendak beperkara, baginya diberi informasi mengenai dokumen-dokumen yang harus diperlukan dan prosedur beperkara. Bila dokumen telah lengkap, termasuk surat gugatan, maka berkas itu diterima petugas informasi untuk selanjutnya dokumen itu diteruskan ke Meja I.

Namun apabila surat gugatan belum siap, pihak yang hendak beperkara tersebut akan diberi blangko surat gugatan dengan terlebih dahulu diberi petunjuk mengenai cara mengisinya. Tepat di samping kiri dan kanan meja informasi terdapat meja dan bangku khusus untuk pengisian blangko gugatan termasuk disediakan pula alat tulis.

Petugas pada Meja I akan menyerahkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) termasuk menjelaskan jumlah panjar biaya perkara beserta rinciannya. Proses berikutnya adalah membayar panjar biaya perkara di bank yang terletak di lantai satu gedung PA Tulungagung.

“Kami mengadakan kerjasama dengan pihak bank untuk membuka loket di sini, agar memudahkan masyarakat,” ujar Panitera/Sekretaris.

Bersamaan dengan pembayaran biaya panjar,Petugas Meja I akan memasukkan data gugatan ke komputer dengan menggunakan SIADPA. Sekitar 15 menit, seluruh berkas gugatan berhasil dibuat. Petugas meja I kemudian menyerahkannya ke petugas informasi. Panggilan dari mesin otomatis kemudian berkumandang lagi. Berbekal kuitansi dari bank, orang yang hendak beperkara tersebut lantas menemui petugas meja informasi lagi. Tak lama kemudian, petugas meja informasi menyerahkan berkas gugatan yang sudah disertai nomor register perkara. Dengan demikian, rampunglah proses pendaftaran perkara.

Hal-hal Atraktif

Untuk memperlancar pelayanan, PA Tulungagung menyediakan tiga jenis mesin antrian. Ketiga-tiganya diletakkan di dekat di meja informasi dan disertai petunjuk penggunaannya. Mesin antrian pertama ialah untuk menghadap petugas meja informasi.  Mesin antrian kedua untuk menghadap kasir apabila pihak berperkara hendak mengambil sisa panjar biaya perkara. Sementara itu, mesin antrian ketiga fungsinya untuk bersidang.

Selain mesin nomor antrian, di ruang tunggu pengadilan disediakan dua layar LCD yang masing-masing berukuran 32 inchi yang diletakkan di atas pintu masuk ruang sidang 1 dan 2. Bila waktu sidang tiba, sebuah panggilan dari mesin bergaung. Bersamaan dengan itu, di layar LCD terpampang informasi mengenai nomor antrian, nomor perkara dan nama para pihak.

“Mesin antrian ini sangat berguna untuk mengukur kinerja hakim dan pegawai,” tutur Wakil Sekretaris PA Tulungagung, Alwie, SH. Dirinya disebut-sebut sebagai ‘sang arsitek’ prosedur mesin antrian ini.

Selain memiliki Standard Operating Procedure (SOP) pelayanan di pengadilan, PA Tulungagung memang membuat data spesifik berupa track record pelayanan. Data itu menyebutkan siapa melakukan apa dan berapa waktu yang dihabiskan. Data berupa durasi pelayanan tersebut tidak bisa dimanipulasi sebab dihasilkan oleh mesin yang bekerja secara otomatis.

Data berupa track record pelayanan itu dipakai untuk melakukan evaluasi kinerja hakim dan pegawai. Evaluasi dilakukan tiap bulan dan tiap triwulan. Evaluasi bulanan terhadap para hakim dilakukan oleh Ketua dan Wakil Ketua PA. Sedangkan evaluasi terhadap para pegawai dilakukan oleh Panitera/Sekretaris. Adapun evaluasi triwulan dilakukan oleh para pimpinan pengadilan.

Hal lain yang berbeda dari PA Tulungagung ialah penyerahan salinan putusan sesaat setelah putusan dibacakan. Tiap mengetahui ada perkara yang beragenda pembacaan putusan, panitera pengganti segera membereskan seluruh dokumen yang diperlukan. Karena itu, begitu putusan selesai dibacakan, pihak berperkara dapat keluar sidang dengan membawa salinan putusan.

Apresiasi Dirjen Badilag

Selasa (1/11/2011), Dirjen Badilag Wahyu Widiana mengunjungi PA Tulungagung. Melihat langsung gedung dan pelayanan di PA Tulungagung, Dirjen Badilag mengaku kaget.

“Saya merasa kaget. Kok di daerah seperti Tulungagung bisa memberikan pelayanan setara pelayanan yang ada pada kota-kota besar,” tutur Dirjen Badilag.

Berkeliling ke seluruh ruangan PA Tulungagung, Dirjen Badilag memberi catatan mengenai tata ruang. Walaupun hakim dan panitera pengganti yang hendak bersidang telah menggunakan pintu dan tangga khusus serta terdapat tempat parkir yang terpisah, pintu depan PA Tulungagung masih dapat digunakan bersama-sama oleh aparat pengadilan dan masyarakat pencari keadilan.

Mirip PA Jakarta Selatan, masyarakat dibolehkan masuk melalui pintu depan dan belakang. Padahal, idealnya gedung pengadilan didesain sedemikian rupa sehingga meminimalkan komunikasi dan interaksi antara aparat pengadilan dan masyarakat.

Meski demikian, Dirjen Badilag tetap memberikan apresiasinya. “PA Tulungagung sangat inovatif. Pemanfaatan teknologi informasi dan penyediaan blanko gugatan itu bagus sekali,” tuturnya.(*)

[ya]

 

Comments are closed.