Kerjasama Yudisial Antara MA RI dengan MA Sudan

Jakarta, PembaruanPeradilan.net – Hubungan antara Republik Indonesia dengan Republik Sudan, khususnya hubungan kerja sama antara lembaga peradilan akan meningkat dan akan lebih intensif disusul dengan agenda penandatanganan Nota Kesepahaman Kerjasama Yudisial antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Mahkamah Agung Republik Sudan.

“Saya sangat senang Mahkamah Agung Republik Sudan berkenan untuk memformalkan kerjasama dalam bentuk Nota Kesepahaman, artinya kerjasama akan lebih terarah, berkesinambungan, dan membawa manfaat bagi kedua belah pihak,” demikian pernyataan Ketua Mahkamah Agung Harifin A. Tumpa dalam pidato resmi penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut di Gedung Mahkamah Agung Jakarta pada Kamis (17/11/2011).

Penandatanganan Nota Kesepahaman Kerjasama Yudisial ini dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Harifin A. Tumpa dengan Ketua Mahkamah Agung Republik Sudan Galal Ed Dien Mohammed Osman.

Ketua Mahkamah Agung Republik Sudan menyampaikan rasa terima kasih atas penyambutan dan penghormatan yang diterima oleh delegasi, karena hal yang sama juga dirasakan oleh seluruh rakyat Sudan.

“Saya harap penandatanganan dua Mahkamah Agung ini akan saling membantu pelayanan kemanusiaan di bidang hukum dan perundang-undangan di masing-masing negara,” harap Ketua MA Sudan.

Hubungan pasang surut antara kedua negara yang dimulai sejak 1956 pada pertemuan Konferensi Gerakan Non Blok akhirnya kembali meningkat pada 2007. Ketika itu, dalam rangka kerja sama lembaga peradilan, Ketua Mahkamah Agung RI Bagir Manan menghadiri Konferensi World Intellectual Property organization (WIPO) yang diselenggarakan di Khartoum.

Kerja sama kemudian disusul dengan studi banding Mahkamah Agung RI ke Sudan yang dipimpin oleh Ibu Marianna Sutadi dalam rangka penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). KHES itu digunakan sebagai acuan hukum terapan para hakim Pengadilan Agama di Indonesia.

Pada tahun 2010, delegasi Mahkamah Agung Sudan berkunjung ke Jakarta untuk melihat secara langsung perkembangan peradilan Indonesia. Pada tahun yang sama pula, Mahkamah Agung Sudan memberikan kesempatan kepada 7 orang Hakim Indonesia untuk melakukan studi banding di Sudan dalam menangani perkara-perkara ekonomi syariah.

Lingkup Kerjasama

Menurut Ketua MA, kerjasama antara dua lembaga peradilan ini akan menjadi amat penting, khususnya bagi Mahkamah Agung RI. Selama ini MA RI belum memiliki kerjasama terkait pengembangan hukum syariah dan peradilan agama.

Selain itu, peranan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, dengan beban kerja mencapai 370.000 perkara pertahun, dapat ditingkatkan dengan pertukaran informasi dengan MA Sudan. Ditambah lagi faktor bahwa Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam yang kebanyakan memilih beperkara dalam koridor hukum Islam.

Kerjasama yudisial antara dua lembaga peradilan ini akan menyangkut beberapa hal. Pertama, kerjasama dalam saling mendukung pelaksanaan hukum yang berbasis syariah dan peraturan perundang-undangan lain dalam bentuk peningkatan kapasitas SDM melalui berbagai bentuk pelatihan dan pendidikan di bidang syariah dan hukum.

Kedua, saling tukar menukar berbagai peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal hukum dan referensi-referensi lain terkait yang ada di masing-masing negara. Ketiga, saling bertukar informasi terkait dengan perkembangan pelaksanaan hukum di negara masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada dalam rangka menunjang penerapan dan penegakan supremasi hukum di masing-masing negara.

Keempat, saling memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan secara periodik bagi para hakim dari kedua negara di negara masing-masing untuk mengkaji berbagai pengetahuan syariah, hukum dan peradilan kontemporer.

Diharapkan Kerjasama yudisial antara MA RI dengan MA Sudan akan mencapai tujuannya yaitu membangun kerangka untuk meningkatkan kerja sama yang efektif antara Para Pihak melalui pertukaran informasi dan program pembangunan kapasitas.

“Pertemuan ini diharapkan tentunya juga akan menjadi batu loncatan dalam mengembangkan kerja sama di bidang lainnya untuk mencapai kemaslahatan kedua negara,” harap Ketua MA menutup pidato.

Hadir dalam Penandatanganan Nota Kesepahaman Kerjasama Yudisial ini Wakil Ketua Mahkamah Agung Sudan Abdurrahman Mohammed Abdurrahman Syarfi, Duta Besar Republik Sudan untuk Indonesia Ibrahim Boushra Mohammed, para Pimpinan Mahkamah Agung RI, pejabat dan staf di lingkungan Mahkamah Agung RI.(*)

[ya]