Templat Putusan: Upaya Percepatan Penyelesaian Perkara

Jakarta, PembaruanPeradilan.net – Kepaniteraan Mahkamah Agung memandang masih ada masalah dalam percepatan minutasi perkara di MA. Data di Kepaniteraan menunjukkan dari seluruh jumlah perkara di MA, 73%-nya belum dilakukan proses minutasi. Belum lagi ditambah persoalan lamanya durasi pengiriman berkas ke pengadilan pengaju, yang bisa mencapai tiga bulan antara tanggal putus dengan dengan tanggal kirim.

Padahal MA telah memiliki regulasi internal, Surat Edaran MA No.14 Tahun 2010, yang mengatur ketersediaan dokumen elektronik sebagai “bahan dasar” penyusunan draft putusan. MA juga telah memiliki templat/blangko untuk penyusunan putusan. Ditambah lagi MA telah memiliki infrastruktur jaringan ke semua ruangan.

“Oleh karena itu, sangat memungkinkan jika penyusunan draft putusan menggunakan templat berbasis aplikasi online,” terang Asep Nursobah, Koordinator Data Perkara Kepaniteraan MA dalam diskusi mengenai templat putusan pada Selasa (27/9/2011) di Jakarta.

Dirinya berpendapat, dengan seluruh sarana dan prasarana yang dimiliki MA, templat putusan berbasis aplikasi akan menyederhanakan proses kerja sehingga dapat mempercepat proses minutasi perkara. Tujuan akhirnya adalah percepatan penyelesaian perkara dan pengurangan tunggakan perkara di MA.

Templat putusan yang ada pada MA sejauh ini baru tersedia untuk jenis perkara pidana dan perdata untuk masing-masing putusan kasasi dan putusan peninjauan kembali. Hal ini dipandang masih dapat ditingkatkan lagi dengan pembuatan templat putusan untuk perkara lainnya yang disertai dengan standardisasi, baik dari segi substansi, bahasa dan format.

Pengalaman FCA

Shia Lagos, Panitera Pengadilan Federal Australia (Federal Court of Australia), dalam kesempatan yang sama mencoba untuk berbagi pengalaman. Dirinya menyatakan FCA juga telah memiliki aplikasi tempat putusan.

FCA menggunakan aplikasi templat putusan untuk berbagai tujuan antara lain untuk menghemat waktu kerja dan penyeragaman format pengetikan putusan. Selain itu aplikasi templat putusan digunakan untuk mengurangi kemungkinan informasi penting terlupakan karena aplikasi memungkinkan hakim dan staf untuk memasukkan semua informasi yang diperlukan.

Aplikasi templat putusan ini juga terintegrasi dengan beberapa aplikasi lain dalam sistem manajemen perkara di Pengadilan Federal. Misalnya Pengadilan dapat melakukan penelusuran status perkara yang bersangkutan. Bahkan putusan yang telah dibuat dalam aplikasi dapat langsung diunggah di internet.

“Templat putusan ini merupakan solusi mudah yang membutuhkan sedikit tenaga,” terang Shia memberikan kesimpulan.

Workshop atau diskusi ini terselenggara berkat dukungan Australia-Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) dalam rangka penandatanganan Nota Kesepahaman antara Mahkamah Agung RI dengan Pengadilan Federal Australia dan Pengadilan Keluarga Australia pada 29 September 2011.(*)

[ya]