Sistem Kamar: Upaya Peningkatan Kualitas Putusan

Jakarta, PembaruanPeradilan.net – Bersamaan dengan momentum Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI tahun 2011, Ketua Mahkamah Agung menyatakan akan mulai memberlakukan sistem kamar dalam proses penanganan perkara. Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 142/KMA/SK/IX/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan sistem kamar pada Mahkamah Agung RI yang ditandatangani tepat pada hari pembukaan Rakernas MA 2011 yaitu pada 19 September  2011.

“Diharapkan dapat menekan disparitas antar putusan dan mendorong percepatan proses pemeriksaan perkara itu sendiri, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan publik dan citra badan peradilan itu sendiri,” harap tegas Ketua MA, Harifin A. Tumpa dalam pidato pembukaan sekaligus pengarahan Rakernas di Jakarta, Senin (19/9/2011).

Kebijakan sistem kamar bukanlah isu baru di MA. Pada saat penyusunan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 muncul isu terhadap kualitas dan konsistensi putusan lembaga peradilan. Kualitas putusan yang minim dianggap membuka peluang bagi para pihak untuk terus melakukan upaya hukum. Permasalahan bertambah ketika tidak adanya standar putusan sejenis sebagai acuan sehingga mengakibatkan tidak adanya konsistensi putusan.

Pada prinsipnya ada tiga tujuan terkait kebijakan sistem kamar yang dinyatakan Ketua MA  pidatonya tersebut. Pertama untuk mengembangkan kepakaran dan keahlian hakim agung dalam memeriksa dan memutus perkara.  Kedua, meningkatkan produktivitas dalam pemeriksaan perkara. Dan ketiga untuk memudahkan pengawasan putusan dalam rangka menjaga kesatuan hukum karena putusan telah terklasifikasi sesuai dengan keahlian dalam kamar.

SK KMA No.142 ini ditindaklanjuti dengan dua instrumen hukum lain, yaitu SK KMA No.143/2011 tentang Penunjukan Ketua Kamar, dan SK KMA No.144/2011 tentang Penunjukan Hakim Agung Sebagai Anggota Kamar Perkara dalam Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Lebih lanjut Ketua MA menegaskan bahwa dengan berlakunya SK No.142/KMA/SK/IX/2011, maka semua tata cara pembagian perkara, dan prosedur-prosedur lain yang mendukung pelaksanaan sistem kamar sudah akan efektif mulai 1 Oktober 2011. Sementara itu dalam masa-masa awal pemberlakuan SK KMA tersebut akan ada masa transisi dari sistem Tim ke sistem kamar.

“Penyesuaian selama satu tahun bagi sistem administrasi pendukung untuk melakukan perubahan-perubahan yang diperlukan, seperti masalah register, pelaporan, koordinasi, dan lainnya”, papar Ketua MA.

 

Substansi Sistem Kamar

Sebagaimana yang tertuang sebagai substansi SK KMA No.142 tersebut, untuk proses penanganan perkara, MA terdiri dari lima kamar yaitu perdata, pidana, agama, militer dan tata usaha negara.

Penempatan Hakim Agung di masing-masing kamar ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung berdasarkan: asal lingkungan peradilan, latar belakang pendidikan formal dan pelatihan yang pernah dilalui. Dengan demikian keahlian atau spesialisasi hakim agung pada setiap kamar akan terjaga.

Setiap kamar akan memiliki mekanisme rapat pleno yaitu Rapat Pleno Rutin dan Rapat Pleno Perkara. Rapat pleno rutin dilaksanakan setidak-tidaknya satu kali dalam sebulan sebagai mekanisme kontrol dalam manajemen perkara MA.

Sedangkan rapat pleno perkara juga dilaksanakan setidaknya satu sekali dalam sebulan untuk membahas perkara-perkara dalam pemeriksaan, termasuk mengenai materi perkara, penafsiran hukum yang digunakan serta konsep amar putusan. Hal ini tidak berarti seluruh perkara dalam kamar diperiksa oleh seluruh anggota kamar, tapi tetap diperiksa berdasarkan sistem majelis yang terdiri dari tiga hingga lima orang hakim agung sesuai ketentuan undang-undang.

Selain itu juga terdapat mekanisme Rapat Pleno Antar Kamar yang dapat diselenggarakan jika terdapat perkara yang mengandung masalah hukum yang menjadi wilayah 2 (dua) kamar atau lebih sekaligus.

 

Proses Pembaruan Peradilan

Ketua MA menggarisbawahi bahwa sistem kamar merupakan salah satu di antara beberapa agenda penting dalam pembaruan bidang pelaksanaan fungsi teknis peradilan yang diamanatkan oleh Cetak Biru Pembaruan Peradilan. Proses perumusan kebijakan sistem kamar diawali dengan penetapan SK KMA No.010/KM/SK/I/2011 mengenai Kelompok Kerja Penerapan Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung.

Pokja yang diketuai oleh Atja Sondjaja (Ketua Muda Perdata MA) melibatkan beberapa unsur masyarakat sipil, yaitu salah satunya adalah Lembaga Kajian dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan (Leip). Selain itu Anggota Tim Asistensi Pembaruan Peradilan juga terlibat dalam Pokja ini.

Pokja bertugas untuk mengkaji secara komprehensif hal-hal yang diperlukan untuk penerapan sistem kamar di MA. Hasilnya, Pokja merumuskan sistem kamar yang dirasa tepat sesuai konteks lembaga peradilan di Indonesia. Selain itu, sebagai perbandingan dan pengayaan, Pokja juga mengkaji penerapan sistem kamar lembaga peradilan di berbagai negara.

“Sistem kamar ini lahir dari pemikiran dan pembicaraan panjang, dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal, baik dalam maupun luar negeri. Semuanya ditujukan supaya bisa diimplementasikan lebih baik,” jelas Ketua MA.

Dengan demikian, berjalannya sistem kamar di MA tidak hanya mengharapkan peningkatan kualitas putusan dan terciptanya konsistensi putusan, namun juga untuk menggapai visi Mahkamah Agung sebagai badan peradilan yang agung.(*)