Rakernas MA 2011: Tingkatkan Peran Pengadilan Tingkat Banding

Jakarta, PembaruanPeradilan.net – Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI tahun 2011 dengan jajaran pengadilan tingkat pertama dan banding dari empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia tahun 2011 dibuka secara resmi oleh Ketua MA Harifin A Tumpa, Senin (19/9) di Jakarta dengan tema “Meningkatkan Peran Pengadilan Tingkat Banding sebagai Kawal Depan Mahkamah Agung RI.”

Sebelum dibuka secara resmi oleh Ketua MA, Penanggung Jawab Rakernas, Widayatno Sastrohardjono, menyatakan bahwa Rakernas tahun ini memiliki dua perbedaan mendasar dibanding Rakernas tahun-tahun sebelumnya. Perbedaan pertama ialah soal peserta Rakernas dan perbedaan kedua ialah mengenai pemanfaatan Teknologi Informasi (TI).

Rakernas kali ini tergolong besar karena diikuti oleh 1.739 peserta yang berasal dari lingkungan MA, pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding se-Indonesia. Keikutsertaan pejabat pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding diharapkan dapat membawa visi dan misi yang sama sekaligus meningkatkan peran penyelenggaraan peradilan di daerahnya masing-masing.

Sedangkan solusi TI digunakan untuk menyediakan bahan/materi rapat dalam bentuk elektronis yang bisa diunduh dari portal resmi rakernas.mahkamahagung.go.id. Selain itu, pemanfaatan TI juga begitu terasa di dalam area Rakernas karena panitia menyediakan beberapa workstation yang dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan materi/konten terkini terkait Rekernas

“Kami berharap, penggunaan TI di Rakernas ini bisa memicu kita semua dalam melaksanakan tugas sehari-hari, baik di MA maupun di empat lingkungan peradilan,” tuturnya Widayatno yang juga menjabat sebagai Ketua Muda Pembinaan MA.

Menanggapi isu transparansi anggaran yang mengemuka pada saat konferensi pers, dirinya menyatakan bahwa biaya Rakernas ini mencapai Rp 5 milyar yang pada dasarnya dilaksanakan berdasarkan index standar keuangan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

 

Capaian MA

Dalam sambutan sekaligus pidato resmi pembukaan Rakernas yang cukup memakan waktu, Ketua MA menjelaskan beberapa capaian MA selama masa kepemimpinannya sejak 2009 yang dituangkan ke dalam bentuk peraturan kebijakan yang bersifat bottom-up.

Kebijakan terkini terkait penanganan perkara adalah pemberlakuan SK KMA No.142/KMS/SK/IX/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung RI yang ditandatangani pada 19 September 2011. SK ini secara efektif mengatur tata cara dan detail implementasi sistem kamar termasuk tata cara pembagian perkara dan prosedur-prosedur lain yang mendukung pelaksanaan sistem kamar.

Kebijakan lainnya terkait penanganan perkara adalah dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung No.14 tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali. SEMA yang berlaku efektif 1 Maret 2011 ini mengatur pengiriman berkas kasasi dan peninjauan kembali dari pengadilan pengaju dengan melampirkan berkas elektroniknya.

“Saya berharap agar di masa yang akan datang semua berkas yang dikirimkan ke setiap tingkatan Pengadilan akan disertakan dokumen elektroniknya agar mempermudah, mempercepat dan mengefektifkan pekerjaan kita semua,” harap Ketua MA.

Selain itu, sebagai salah satu upaya proaktif MA mendukung upaya pemberantasan korupsi, terorisme, narkoba dan kejahatan terorganisir lainnya, maka pada Agustus 2011 lalu dikeluarkan SEMA No.4 tahun 2011 Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (Whistle Blower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

SEMA ini pada intinya memberikan petunjuk bagi Ketua Pengadilan dan Hakim dapat secara bijaksana memperhatikan penanganan perkara yang terdakwanya adalah bukan pelaku utama, mengakui perbuatannya namun mau bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana tersebut.

Capaian MA lainnya yang ditegaskan oleh Ketua MA adalah pemberian bantuan hukum dengan instrumen SEMA No.10 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum yang melingkupi pengaturan di Peradilan Umum dan Peradilan Agama. Dengan dioptimalkannya kembali pos bantuan hukum, zitting plaats, sidang keliling, perkara prodeo dan pembebasan biaya perkara, diharapkan akan lebih mendekatkan keadilan bagi seluruh masyarakat tanpa pengecualian karena ketidak mampuan ekonomi maupun jarak tempuh ke gedung pengadilan.

“Saya berharap agar inisiatif inisiatif seperti ini akan lebih banyak berkembang dikemudian hari dengan bentuk dan cara yang sesuai dengan karakteristik masing-masing badan peradilan,” harapnya.(*)

 

Baca : Pidato Ketua MA Pada Pembukaan Rakernas MA 2011