MA Berlakukan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup

Jakarta – Dalam rangka meningkatkan kualitas putusan perkara lingkungan hidup, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Keputusan Mahkamah Agung No.134/KMA/SK/IX/2011 yang mengatur tentang sertifikasi hakim perkara lingkungan hidup.

SK yang diterbitkan 5 September 2011 mengharuskan perkara lingkungan hidup ditangani hakim yang memiliki keahlian di bidang lingkungan hidup yang dibuktikan dengan perolehan sertifikasi dan diangkat oleh Ketua MA.

Sertifikasi hakim lingkungan hidup bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penanganan perkara-perkara lingkungan hidup di pengadilan. Hal ini merupakan bagian dari upaya perlindungan lingkungan hidup dan pemenuhan rasa keadilan.

Selain itu Mahkamah Agung memandang pengadilan memiliki tanggung jawab untuk memastikan penegakan hukum lingkungan hidup dan sumber daya alam di Indonesia berjalan dengan baik. Oleh karena itu, perkara lingkungan hidup perlu ditangani secara khusus dan oleh hakim yang kompeten.

Surat Keputusan Ketua MA tersebut diharapkan membuat sistem dan kapasitas hakim lingkungan menjadi tertata. Karena sistem yang berjalan selama ini baru berupa pendidikan khusus hakim lingkungan.  Sehingga lebih pada kemampuan perseorangan.

Sebelum SK No.134 ini berlaku,  Mahkamah Agung sebetulnya sudah mengadakan sistem pendidikan dan pelatihan bagi hakim untuk menangani perkara khusus lingkungan. Bahkan para hakim lingkungan diajak mengadakan studi banding ke luar negeri. Oleh karena itu SK No.134 diharapkan dapat meningkatkan kompetensi para hakim itu lebih signifikan dalam menegakkan perkara bidang lingkungan hidup.(*)