Kode Etik Bagi Panitera & Jurusita Pengadilan

Jakarta, PembaruanPeradilan.net – Setiap profesi diharapkan memiliki kode etik untuk menegakkan profesionalisme pekerjaan. Dalam organisasi peradilan tidak hanya terdapat organisasi hakim melainkan juga melekat beberapa profesi lain untuk menjalankan kegiatan peradilan.

Profesi hakim di Indonesia yang bernaung di Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan di bawahnya, telah memiliki Kode Etik Hakim yang diatur dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI 047/KMA/SK/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009.

Profesi lainnya yang melekat pada organisasi peradilan adalah Panitera (pengganti) dan Jurusita (pengganti). Selama ini, para panitera pengadilan yang tergabung dalam Ikatan Panitera/Sekretaris Pengadilan Indonesia (IPASPI) memang sudah memiliki kode etik. Namun kode etik tersebut mengatur sebatas keanggotaan IPASPI, belum mengatur menyeluruh sebagai sebuah kode etik profesi panitera.

Dalam diskusi mengenai Kode Etik Panitera dan Jurusita di Jakarta pada Senin (26/9/2011) yang dihadiri oleh beberapa pengurus IPASPI, berkembang isu diperlukannya kode etik yang mengatur perilaku dan profesionalisme Panitera dan juga Jurusita dalam kehidupannya sehari-hari, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan.

“Kode etik Panitera dan juga Jurusita sangat diperlukan untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerja Panitera dan Jurusita pengadilan,” tegas Panitera Mahkamah Agung, Suhadi, dalam kata sambutannya.

Pembentukan Kode Etik menjadi salah satu upaya dalam rangka peningkatan kapasitas Panitera dan Juru Sita pengadilan, selain bertujuan untuk melindungi kewibawaan lembaga peradilan.

Kode Etik Panitera FCA

Dalam kegiatan diskusi tersebut, hadir pula Panitera dan Chief Executive Officer Pengadilan Federal Australia (Federal Court of Australia), Warwick Soden. Dirinya diminta untuk berbagi pengalaman mengenai kode etik Panitera FCA.

Warwick menyatakan, Panitera FCA memandang perlu sebuah kode etik untuk mencapai setidaknya tiga tujuan. Pertama untuk mendapatkan kepercayaan publik terhadap administrasi peradilan, kedua untuk meningkatkan rasa hormat publik terhadap pengadilan dan ketiga untuk melindungi reputasi pengadilan.

Menurutnya, untuk menggapai keseluruhan tujuan tersebut, Panitera sangat berperan penting. Oleh karena itu keberadaan kode etik profesi panitera sangat dibutuhkan.

Kode etik profesi Panitera FCA mengandung empat nilai-nilai dasar, yaitu imparsialitas (tidak memihak), independen, pedoman berperilaku, dan integritas. Dijelaskan olehnya lebih lanjut, Kode Etik Panitra FCA cukup ketat mengatur cara berperilaku Panitera baik di dalam pengadilan dan di luar pengadilan.

Panitera FCA diberikan pedoman dan tata cara dalam proses penanganan perkara hingga tata cara berkomunikasi antar rekan kerja dan atasan. Di luar pengadilan, Kode Etik Panitera FCA mengatur hal-hal terkait kegiatan komersial, penerimaan hadiah, keterlibatan dalam organisasi masyarakat dan juga kegiatan rekreasi.

Bahkan, ketika memasuki masa pensiun, Panitera FCA masih terikat dengan kode etik terkait dengan hal-hal kegiatan politik, partisipasi dalam kegiatan publik dan sosial.

Workshop atau diskusi ini terselenggara berkat dukungan Australia-Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) dalam rangka penandatanganan Nota Kesepahaman antara Mahkamah Agung RI dengan Pengadilan Federal Australia dan Pengadilan Keluarga Australia pada 29 September 2011.

Pada sesi akhir, peserta diskusi yang sebagian besar adalah anggota dan pengurus IPASPI, bersepakat untuk merumuskan Kode Etik yang berlaku bagi Panitera dan Jurusita di jajaran pengadilan dan juga Mahkamah Agung. Langkah awal adalah dengan kesepakatan pembentukan Kelompok Kerja dan Tim Perumus.(*)

[ya]

2 Trackbacks / Pingbacks

  1. Website Resmi PN Sinabang ~ Jl.Tgk. Diujung No. 406 Sinabang, Simeulu – Aceh » » KODE ETIK BAGI PANITERA DAN JURUSITA PENGADILAN
  2. WEBSITE RESMI PN BLANGKEJEREN ~ Kabupaten Gayo Lues – ACEH » » KODE ETIK BAGI PANITERA DAN JURUSITA PENGADILAN

Comments are closed.