Kerja Sama MA – IAPJ Patut Terus Dilanjutkan

 

JAKARTA – Mahkamah Agung (MA) menyambut baik dimulainya program Indonesia-Austalia Partnership for Justice (IAPJ) yang  meneruskan desain dan inisiatif program-program yang sudah berjalan baik di bawah koordinasi Indoensia-Australia Legal Development Facility (IALDF). MA juga mengapresiasi AusAID yang kebijakannya memastikan keberlanjutan program pembaruan peradilan dan pembaruan Mahkamah Agung.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung Harifin A. Tumpa ketika menerima kunjungan delegasi AusAID – IAPJ di Gedung Mahkamah Agung Jakarta pada Rabu (10/8/2011).

“Program-program yang sudah berjalan baik, seperti misalnya bantuan hukum, keterbukaan informasi dan lainnya yang sudah berjalan penting untuk terus dilanjutkan,” katanya.

IAPJ merupakan kelanjutan program AusAID sebelumnya yaitu IALD akan berdurasi selama 5 tahun dengan total dana mencapai 50 juta dollar Australia. Salah satu program IAPJ adalah mendukung perbaikan kapasitas kelembagaan pada pengadilan dan mitra-mitra utama pemerintahan, termasuk dengan Mahkamah Agung.

Selain itu, IAPJ bergerak dalam sektor yang meliputi : upaya memperbaiki akses terhadap keadilan untuk kelompok- kelompok masyarakat miskin dan terpinggirkan; melanjutkan dukungan terhadap lembaga-lembaga hak asasi manusia dan hak-hak perempuan; dan melanjutkan bantuan bagi Indonesia untuk mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional pada Pemberantasan Korupsi (RAN-PK), termasuk dukungan yang sedang berjalan terhadap lembaga lembaga utama pada sektor hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Manajemen Donor

Dalam kesempatannya yang sama, Koordinator Tim Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung Paulus E. Lotulung menekankan pentingnya koordinasi donor berdasarkan Surat Keputusan Ketua MA No.143/KMA/SK/VIII/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama Dengan Pemberi Hibah Luar Negeri Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

“Pembaruan perlu diarahkan secara makro supaya lebih efektif dan efisien,” tegasnya.

Sesuai dengan SK 143 tersebut, seluruh kerja sama dengan pihak donor dikoordinasikan melalui Tim Pembaruan. Hal ini penting untuk mengoptimalkan kerja-kerja pembaruan dan menyesuaikan dengan sektor yang paling dibutuhkan oleh Mahkamah Agung.

Dalam pertemuan tersebut, pihak MA yang terdiri dari Ketua MA Harifin A. Tumpa, Koordinator Tim Pembaruan Peradilan MA Paulus E. Lotulung, Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung Widayatno Sastrohardjono, yang didampingi Tim Asistensi Pembaruan Peradilan Aria Suyudi dan Haemiwan Fathony, menerima kedatangan tim kerja AusAID – IAPJ yang terdiri dari Victoria Coakley, Nicola Colbran (Program Director IAPJ), Miles Young (Wakil Program Director IAPJ), Binziad Kadafi (Senior Manager Law Reform and Access to Justice) dan Peter de Meij (Coordinator Access to Justice).(*)