Pernyataan Bersama Terkait Perlindungan Whistleblowers

 

JAKARTA – Indonesia menjadi tuan rumah International Workshop On The Protection Of Whistleblowers pada Selasa (19/7/2011) di Hotel Aryaduta, Jakarta.  Acara ini sekaligus menjadi momen penandatanganan Pernyataan Bersama terkait Perlindungan untuk Whistleblowers khususnya bagi Justice Collaborators (Pelaku yang Bekerjasama). Ketua Mahkamah Agung RI, Harifin A. Tumpa, yang juga menghadiri acara tersebut turut menandatangani pernyataan bersama.

Selain oleh Ketua Mahkamah Agung RI, pernyataan bersama ini ditandatangani juga oleh Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar,  Jaksa Agung Basrief Arief, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal (Pol) Timur Pradopo, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Muhammad Busyro Muqoddas dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Abdul Haris Semendawai.

Sebagaimana tercermin dalam sesi pembicaraan, workshop ini bertujuan untuk membahas mengenai konsep, pengaturan, implementasi, dan pengalaman praktis serta hal-hal yang harus diperhatikan terkait perlindungan bagi Justice Collaborators di 6 (enam) negara yaitu Indonesia, Amerika, Italia, Belanda dan Jepang.

Konsep yang tergambar yaitu termasuk kriteria whistleblower dinyatakan sebagai Justice Collaborators dalam kasus perkaranya; kewajiban Justice Collaborators dalam proses peradilan pidana yang dihadapinya; berbagai bentuk perlindungan keamanan dan perlindungan hukum terhadap Juctice Collaborators dalam setiap tahapan proses peradilan yang dihadapinya; tata cara pendampingan yang dilakukan oleh lembaga semacam LPSK terhadap Justice Collaborators dalam proses peradilan pidana yang dihadapinya; bermacam fasilitas kemudahan dan kenyamanan bagi Justice Collaborators dari Negara dalam proses memberikan keterangannya di setiap tahapan proses peradilan pidananya; berbagai reward dalam bentuk jaminan hukum kepada Justice Collaborators sehubungan dengan keputusan hukum yang menyangkut kasus perkara yang dihadapi dalam setiap tahapan proses peradilan dalam kasusnya; dan mekanisme penghentian perlindungan bagi Justice Collaborators berkenaan dengan bermacam hal yang menyangkut pembatalan proses perlindungan bagi yang bersangkutan.

Selain itu, dibahas pula hambatan dan peluang pengaturan mengenai perlindungan Justice Collaborators di Indonesia, persepsi penegak hukum dalam mengakomodir kebutuhan perlindungan Justice Collaborators di Indonesia, serta peran LPSK dalam member perlindungan dan penghargaan bagi Justice Collaborators.

Acara yang diselenggarakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bekerjasama dengan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH) ini dihadiri pula
oleh beberapa pembicara internasional yaitu Dr. Fausto Zuccarelli (Vice Chief  Prosecutor of Naples, Italia), Dr. J.H. Crijns (Assistant Professor of Criminal Law, Leiden University, the Netherlands), Tim Dahlstrom (Australia Federal Police) dan David Smith (FBI) serta Argel Cardoniga dan John Muffler (US Marshall Service).

Peserta workshop diperkirakan mencapai 150 orang yang mencakup berbagai unsur-unsur antara lain : unsur Pengadilan (Mahkamah Agung, Pengadilan HAM, Pengadilan Korupsi); Kejaksaan Agung (JAM Pidana Umum, JAM Pidana Khusus, JAM Intelijen); Kepolisian Republik Indonesia (Direktorat Reskrim dan Intelijen); Anggota DPR, Staf Ahli DPR, Kementrian Hukum dan HAM RI; Instansi terkait di tingkat pusat; Komisi-komisi negara; Perwakilan dari negara-negara sahabat di Jakarta; Akademisi dari Fakultas Hukum Universitas, perwakilan LSM dan organisasi internasional;  Pimpinan Instansi/Lembaga Perlindungan Hukum dari negara-negara ASEAN; dan Perwakilan media nasional dan lokal.(*)

 

Unduh Bahan :

  1. Buku Perlindungan Terhadap Pelaku Yang Bekerja Sama : Isi, Lampiran, Tentang Satgas
  2. Handling and Protecting Witnesses and Collaborators of Justice, Italian Experience : presentation speech
  3. Witness Agreements in Dutch Criminal Law : presentation speech