Rencana Agenda Kerja Pembaruan Peradilan

 

Jakarta – Perencanaan agenda kerja pembaruan peradilan untuk jangka pendek dan jangka menengah yang dilandasi Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 sudah ditetapkan. Walaupun demikian, tindak lanjut dari perencanaan tersebut merupakan hal penting yang harus dilakukan.

Demikian kesimpulan yang ditegaskan oleh Ketua Muda Tata Usaha Negara, Paulus E. Lotulung dalam pidato penutupan rapat pleno perencanaan Tim Pembaruan Peradilan pada Rabu, 4 Mei 2011 di Hotel Sahid Jaya, Jakarta.

Dalam pidato tersebut dirinya mencanangkan dua langkah untuk menindaklanjuti agenda-agenda pembaruan yang baru ditetapkan tersebut. “Pertama, memastikan program prioritas mendapatkan pendanaan yang memadai, dan kedua, menyepakati agenda monitoring dan evaluasi terhadap kemajuan program prioritas,” tandas guru besar ilmu hukum.

Lebih jelasnya Lotulung menjelaskan bahwa agenda-agenda prioritas dapat segera dicarikan pembiayaan apakah berasal dari anggaran negara (APBN) atau bahkan dana yang berasal dari eksternal, donor misalnya. Sedangkan guna mendapatkan hasil monitoring dan evaluasi yang baik, patut ada peran serta dan masukan dari masyarakat. Hal ini dapat ditempuh dengan peningkatan upaya penyampaian informasi kepada masyarakat atas hal-hal yang telah dan akan dicapai dalam agenda pembaruan peradilan.

 

Program Kerja Prioritas

Rapat perencanaan yang diberi tajuk “Sinkroniasi Renstra dan Cetak Biru Pembaruan Konsinyasi Program Prioritas Pembaruan Mahkamah Agung” berlangsung selama dua hari sejak 3 Mei 2011 mengagendakan pembahasan rencana agenda kerja masing-masing kelompok kerja (Pokja) Tim Pembaruan Peradilan 2011.

Pokja Manajemen Perkara menjadi yang pertama memaparkan agenda kerja prioritasnya, yaitu mengikis penumpukan perkara khususnya yang berusia lebih dari satu tahun. Implementasinya dapat dilaksanakan dengan berbagai kegiatan, misalnya dengan penerapan SEMA No.14 Tahun 2010 sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas penanganan perkara. Selain itu juga mengemuka ide penerapan sistem kamar di dalam pemeriksaan perkara yang sedang dicarikan formulasi terbaiknya.

Pada kesempatan selanjutnya Pokja Manajemen SDM, Perencanaan dan Keuangan memaparkan beberapa program prioritas seperti penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana dan keuangan. Pencapaian yang diharapkan agenda pokja ini adalah meningkatnya efektivitas serta efisiensi kinerja SDM dan organisasi badan peradilan.

Sedangkan yang menjadi program prioritas Pokja Pendidikan dan Pelatihan adalah peningkatan kapasitas dan aparatur penegak hukum di badan peradilan. Secara teknis program tersebut dilaksanakan dengan kegiatan Program Pendidikan Calon Hakim Terpadu. Agenda prioritas ini diharapkan dapat mencapai tujuannya karena telah ditunjang dengan keberadaan Gedung Diklat baru di kawasan Ciawi, Bogor dan tersedianya kurikulum program pendidikan.

Pokja Pengawasan Internal menitikberatkan pada program pengembangan audit kinerja. Program prioritas tersebut akan dilaksanakan dengan beberapa agenda kegiatan, Salah satunya adalah kerja sama antara Mahkamah Agung dengan beberapa instansi penegak hukum lainnya seperti Kejaksaan, KPK, Komisi Yudisial dalam hal pengawasan dan pertukaran informasi. Selain itu keberadaan struktur dalam bentuk Inspektorat Jenderal diharapkan dapat meningkatkan kinerja pengawasan di dalam organisasi badan peradilan.

Pada kesempatan terakhir Pokja Akses Terhadap Keadilan, yang sebelumnya bernama Layanan Publik dan Keterbukaan Informasi di Pengadilan, memaparkan bahwa program prioritas yang akan dilaksanakan adalah peningkatan standar pelayanan publik dan keterbukaan badan peradilan di seluruh tingkatan dimulai dari pengadilan tingkat pertama, tingkat banding dan Mahkamah Agung. Selain itu program-program bantuan hukum, sidang keliling dan peradilan bebas biaya (prodeo) akan terus dilaksanakan untuk meningkatkan akses terhadap keadilan, khususnya bagi masyarakat miskin dan marjinal.

Meskipun program kerja yang direncanakan begitu banyak namun Ketua Mahkamah Agung Harifin A. Tumpa mengingatkan kepada segenap Tim Pembaruan Peradilan bahwa pembaruan di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya harus terus dilaksanakan. “Pembaruan ini nantinya akan membawa MA menuju badan peradilan yang agung,” harapnya.(*)