Pembekalan dan Sosialisasi SEMA 14 Tahun 2010



Jakarta – Mahkamah Agung melaksanakan pembekalan dan sosialisasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 14 tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung bagi wakil panitera dan operator dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara pada ibukota provinsi se -pulau Jawa. Workshop ini dibuka oleh Panitera Mahkamah Agung, Suhadi, di Hotel Imperial Aryaduta Karawaci, Tangerang, pada Kamis (12/3/2011).

Dalam pengarahannya, Suhadi berpesan bahwa kegiatan ini sangat penting dalam bagi keberhasilan pelayanan publik, yaitu pengikisan tunggakan perkara, dan oleh karenanya penting bagi kepaniteraan untuk memastikan pemahaman di lapangan dan kepatuhannya. “Ke depannya kepaniteraan akan terus melakukan pembinaan terus menerus terhadap pemahaman dan kepatuhan di lapangan, dengan berkordinasi dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan dan Badan Urusan Administrasi,” harapnya.

Sekretaris Kepaniteraan MA, Anton Soejatno, melaporkan bahwa pelatihan ini merupakan kesempatan kedua bagi Kepaniteraan MA dalam mengadakan agenda serupa. Pelatihan pertama telah diadakan bagi operator kepaniteraan pengadilan tingkat pertama peradilan umum, agama, tata usaha negara dan militer di wilayah Jabodetabek, ditambah Karawang, Cibinong dan Tangerang yang diadakan pada 24-26 Maret 2011 lalu.

SEMA No.14 Tahun 2010, dan Surat Edaran Panitera No.085 Tahun 2011 sebagai petunjuk pelaksanaan SEMA tersebut, telah mewajibkan bahwa seluruh berkas kasasi dan peninjauan kembali untuk disertakan softcopy dari putusan pengadilan tingkat pertama, putusan pengadilan tingkat banding, serta tuntutan jaksa bagi perkara perkara pidana dan dianjurkan untuk menyertakan memori kasasi bagi perkara perdata. Kewajiban ini berlaku bagi seluruh lingkungan peradilan, termasuk juga pengadilan pajak. Berdasarkan Surat Panitera ini ditentukan bahwa kewajiban pengiriman berkas elektronik ini berlaku efektif bagi perkara yang akta permohonan kasasi atau peninjauaun kembali yang diajukan per tanggal 1 Maret 2011.

SEMA No.14 Tahun 2010 dan Surat Panitera No.085 Tahun 2011 mengatur bahwa pengiriman berkas elektronik dapat dilakukan melalui tiga metode. Pertama dengan cara digabungkan ke dalam berkas fisik (dengan media CD/USB), kedua melalui email atau melalui cara ketiga, yaitu melalui aplikasi komunikasi data online. Sesuai dengan kesiapan masing-masing, pengadilan dapat memilih satu diantara tiga cara ini untuk mengirimkan berkasnya. Namun preferensi Mahkamah Agung adalah melalui cara ketiga, karena melalui cara ini tidak saja permohonan kasasi atau peninjauan kembali dapat diketahui sedini mungkin sebelum berkasnya sendiri dsampai di Mahkamah Agung.

Selain itu, putusan yang dihasilkan masing-masing pengadilan dapat langsung diunggah ke situs web http://putusan.mahkamahagung.go.id. Hal ini bertujuan untuk menggapai aspe keterbukaan informasi, sehingga kebutuhan setiap pengadilan untuk mengelola sendiri situs putusannya dapat ditekan.

Lebih jauh lagi koordinator Teknologi Informasi Kepaniteraan MA, Asep Nursobah menjelaskan bahwa prosedur ini tidak sekedar bicara tentang pengiriman berkas elektronik, namun lebih jauh lagi meletakkan pondasi modernisasi proses kerja di pengadilan. SEMA berikut Surat Panitera telah mengatur penatalaksanaan penanganan softcopy dokumen yang selama ini telah ada, namun belum dikelola. “Hal ini penting, karena selama beberapa tahun terakhir, diidentifikasi bahwa berkas kasasi/PK yang masuk ke Mahkamah Agung dibuat dengan menggunakan word processor, sehingga diperkirakan bahwa hampir seluruh pengadilan telah menggunakan komputer untuk mengetik putusannya,” katanya.

Dirinya menambahkan, tidak ada aturan baku tentang pengelolaan softcopy dokumen yang dihasilkan dari proses tersebut, sehingga banyak softcopy putusan dikuasai oleh individu pelaksana di pengadilan. Hal ini menimbulkan konsekuensinya bahwa tidak ada proses penyimpanan dan pengelolaan yang baik.

SEMA No.14 Tahun 2010 telah memungkinkan dibangunnya prosedur permanen untuk keperluan penyimpanan dan pengelolaan dokumen. Berdasarkan SEMA tersebut, seluruh dokumen elektronik harus dibuat dalam standar tertentu, baik formatnya, maupun penamaan file nya, dikumpulkan di satu tempat khusus, serta dikelola oleh pejabat khusus. Hal ini memungkinkan seluruh pengadilan untuk memiliki database putusan, yang ke depannya bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk keperluan pengadilan.

Agenda workshop ini berlangsung selama tiga hari berkat kerjasama dengan Tim Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung RI dan dukungan dari Indonesia Australia Partnership for Justice program dari AusAID.(*)